Tunggak BPJS Kesehatan Bakal Repot, Sulit Urus SIM dan Paspor

"Jadi sedang kita bahas misalnya ingin memperpanjang SIM harus ada syaratnya. Nanti syarat lunas BPJS kesehatan jadi syaratnya. Untuk paspor juga,”

Kontan
Ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA  - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan pemerintah sedang menyiapkan aturan untuk menertibkan peserta yang tidak tertib membayar iuran.

Ke depan, peserta yang tidak tertib akan mendapatkan sanksi yang berhubungan dengan layanan publik.

Banyaknya peserta yang menunggak bayar iuran masuk daftar penyebab BPJS Kesehatan mengalami defisit.

Saat ini BPJS Kesehatan dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan intensif merinci sanksi yang akan diberikan kepada penunggak iuran BPJS Kesehatan.

“Sekarang sedang proses di Menko PMK untuk Inpres (instruksi presiden) dalam mendapatkan pelayan publik,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat ditemui di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Fachmi Idris mengungkapkan, sejumlah sanksi yang sedang dibahas.

Sanksi yang termasuk bahan pembahasan adalah sanksi yang berhubungan dengan administrasi layanan publik.

Misalnya keperluan memperpanjang surat izin mengemudi dan memperpanjang paspor.

Penunggak harus melunasi iuran BPJS Kesehatan mereka agar bisa memperpanjang SIM dan paspor.

"Jadi sedang kita bahas misalnya ingin memperpanjang SIM harus ada syaratnya. Nanti syarat lunas BPJS kesehatan jadi syaratnya. Untuk paspor juga,” papar Fachmi Idris.

Masuk Top 25 Government Best Performance 2019, Suwirta Dianugerahi Best Performance Of The Year 2019

Hati-Hati Saat Ingin Mengkonsumsi, 5 Makanan Ini Bisa Bikin Bad Mood

Sebelum sanksi ini diterapkan, BPJS Kesehatan akan melakukan cara-cara persuasif. Contohnya penagihan melalui layanan pesan singkat, surat elektronik, maupun petugas yang mendatangi peserta.

“Kita menggunakan cara-cara yang paling lembut, yang persuasif terlebih dulu. Di telepon dulu, diingatkan sampai bayar. Tiga bulan tidak juga berubah, nanti kader JKN melakukan penagihan langsung untuk mengingatkan lagi,” kata Fachmi Idris.

Pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan seiring ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) No 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada pasal 29, iuran untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi sebesar Rp 42.000 dari sebelumnya Rp 25.500.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved