Bendesa Adat Besakih Apresiasi Program Penataan Pura Besakih, Pro dan Kontra Dinilai Wajar
Jika melihat persentase masyarakat antara setuju dan tidak setuju, sejauh ini sudah lebih banyak yang setuju mengenai pembangunan infrastruktur
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
lihat foto
Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Bendesa Adat Besakih memberikan apresiasi terhadap adanya program penataan kawasan suci Pura Besakih yang digadang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
"Kami apresiasi sekali program beliau, Pak Gubernur," kata Bendesa Adat Besakih Jero Mangku Widiartha saat ditemui awak media usai mengikuti konsultasi publik mengenai program tersebut, Kamis (7/11/2019).
Menurutnya, Pura Besakih merupakan hulunya Pulau Bali dan merupakan kiblat dari masyarakat Hindu.
Di kawasan suci Pura Besakih ini terdapat berbagai tempat seperti Gunung Agung, Pura Penataran Agung, Bencingah Agung dan Margi Agung yang menjadi satu kesatuan.
Meski saat ini masih terdapat pro dan kontra terhadap keberadaan proyek tersebut, hal itu dinilai wajar olehnya.
"Ada yang setuju dan tidak setuju itu wajar," tuturnya.
• “Menembus Rasa” Pameran Seni Lukis Cat Air dari Made Mahendra Mangku dan Nur Ilham
• Lowongan Formasi CPNS di Denpasar Diumumkan Secara Resmi 11 November
Baginya, menyatukan atau menyamakan persepsi hingga 100 persen memang tidak mungkin untuk dilakukan.
Namun jika melihat persentase masyarakat antara setuju dan tidak setuju, sejauh ini sudah lebih banyak yang setuju mengenai pembangunan infrastruktur tersebut.
Terlebih bagi masyarakat di kawasan Manik Mas yang akan dijadikan sebagai parkir persentase persetujuan masyarakat hampir seratus persen.
Sementara untuk masyarakat yang berada di kawasan Bencingah Agung, Margi Agung dan Penataran Agung masih diperlukan tahapan untuk meminta persetujuan masyarakat.
Diharapkan olehnya, Gubernur Koster melakukan pendekatam secara kekeluargaan kepada masyarakat yang belum setuju, terlebih bagi mereka yang kiosnya terdampak.
Sebelumnya, ia mengaku sudah mengusulkan kepada Gubernur Koster untuk menurunkan tim kecil ke masyarakat untuk mensosialisasikan rencana tersebut.
Hal itu diusulkan karena Widiartha menilai pihaknya tidak mempunyai kapasitas dalam menjawab berbagai pertanyaan kepada masyarakat.
• Nasib Anak Agung Wartayasa Diujung Tanduk, Kasus Intim Libatkan Guru dan Siswi SMK Terungkap
• Dari Bunga Hingga Kerajaan, Inilah Inspirasi Nama Kereta Api di Indonesia
"Walaupun tidak gubernur yang langsung turun, kan harusnya ada tim yang mengikuti kami," terangnya.
