Bupati Sebut UHC Dijadikan Tameng, Banyak Perusahan Belum Daftarkan Karyawannya BPJS Kesehatan
Penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan membuat anggaran Universal Health Coverage (UHC) di Klungkung membengkak sampai Rp 12 miliar
Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Irma Budiarti
lihat foto
Beberapa waktu lalu, ia menenggarai adanya kepesertaan ganda, termasuk NIK yang tidak valid, namun masih terdata sebagai peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung pemkab.
Selain itu, tidak sedikit warga yang sudah meninggal atau pindah namun masih terdaftar sebagai peserta.
Hal ini lah yang lalu ditindaklanjuti dengan verifikasi ulang data.
• Kadek Agung Minta Semeton Penuhi Stadion Dipta, Terpenting Doa dan Dukungan Masyarakat Bali
• Dikira Settingan Agar Ratting Naik, Prinsa Ternyata Mundur dari Indonesian Idol 2019 Karena Sakit
Karangasem Rp 75,9 Miliar
Sementara di Karangasem, tambahan beban anggaran pemkab untuk pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk peserta penerima bantuan pemerintah, juga mengalami pembengkatan.
Beban anggaraan untuk iuran JKN naik dari Rp 41,6 miliar menjadi Rp 75,9 miliar lebih per tahun.
Peningkatan ini pasca adanya kenaikan premi untuk awal tahun depan. Rinciannya yakni program Kartu Karangasem Sehat mencapai Rp 17,8 miliar untuk 35.376 peserta, dan dana sharing sebanyak Rp 58,1 miliar lebih untuk 115.410 peserta.
Pejabat Sekda Karangasem, Gusti Gede Rinceg menjelaskan, peningkatan anggaran untuk iuran JKN tahun 2020 mencapai Rp 33 miliar lebih. Peningkatannya hampi 90 persen.
Jumlah ini belum ditambah dengan peserta JKN mandiri yang hendak beralih menjadi peserta JKN yang ditanggung pemkab.
"Kenaikannya drastis. Masih manganggarkan seperti sebelumnya lantaran tak ada anggaran. Dana habis untuk pilkada 2020. Untuk Bulan November-Desember, kami masih disubsidi pusat," kata Rinceg.
Ubah Rujukan Berjenjang
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangli, I Nengah Nadi mengungkapkan, untuk tahun 2020 mendatang, peningkatan iuran BPJS Kesehatan secara total mencapai Rp 61 miliar lebih.
Angka ini jauh lebih besar dari tahun sebelumnya di mana Pemkab Bangli lewat dana sharing membiayai sebesar Rp 34,9 miliar.
DPRD Bangli, Nengah Darsana, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) ini mengaku tidak masalah harus menambah anggaran demi jaminan kesehatan masyarakat.
Namun ia menegaskan penambahan biaya ini harus dibarengi dengan pelayanan.
