Pembangunan Perumahan di Banjar Poh Manis Denpasar, Pengembang Ancam Laporkan Perbekel

Penanggungjawab proyek, Nyoman Astika mengakui sampai saat ini memang belum ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pembangunan Perumahan di Banjar Poh Manis Denpasar, Pengembang Ancam Laporkan Perbekel
TRIBUN BALI
Penanggungjawab proyek pembangan perumahan di kawasan Poh Manis, Penatih Nyoman Astika saat ditemui di Denpasar, Jumat (8/11/2019).

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pengembang perumahan di Banjar Poh Manis, Desa Kesiman yang proyeknya disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar angkat bicara.

Penanggungjawab proyek, Nyoman Astika mengakui sampai saat ini memang belum ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ia mengaku proses pengurusan izin pembangunan kawasan perumahan seluas 40 are itu tersendat lantaran kepala dusun (kadus) dan kepala desa (perbekel) enggan untuk tanda tangan.

Menurutnya, ia sudah mulai mengurus IMB sejak 2016 lalu.

Astika juga mengaku bertemu dengan kepala desa beberapa waktu lalu.

Saat pertemuan tersebut, kepala desa membuat surat pernyataan yang menegaskan bahwa dirinya masih keberatan dengan proyek tersebut.

Jangan Berpikir Anak-anak Tak Bisa Dihukum, Tiga ABG Pelaku Bullying di Klungkung Divonis 6 Bulan

Buntut Rencana Pembangunan TPS, Krama Sobangan Pasang Spanduk Penolakan di Sejumlah Titik

Terinspirasi Kebudayaan Magis Masyarakat Bali, Film Kajeng Kliwon Bakal Tayang di Sejumlah Negara

Jika setelah dilantik tanggal 11 November ini kepala desa masih enggan untuk menandatangani urusan IMB, Astika mengancam akan menempuh jalur hukum.

"Dari Perbekel dulu kami tuntut karena melalaikan tugas lah kepada masyarakat. Karena kami tidak ada melanggar di sini, kecuali areal kami jalur hijau. Saya kan masyarakat, walau tidak banjar di sana kan masyarakat juga namanya," katanya saat ditemui di Denpasar, Jumat (8/11/2019).

Pihaknya juga berencana akan menuntut kerugian yang selama ini sudah dirasakan dari tahun 2016 hingga sekarang. Astika mengatakan, bahwa kerugian itu bisa mencapai Rp 10 miliar.

Ia mengatakan kepala desa tidak mau menandatangani karena pembangunan tersebut dinilai tidak relevan dan tidak jelas sebagaimana hasil rapat krama yang kemudian memutuskan tidak setuju dengan pembangunan tersebut.

"Alasannya ini yang saya cari tidak jelas," kata dia.

Astika mengatakan jika terus didiamkan dan tanpa adanya pengelolaan, maka dirinya takut tak bisa membayar bunga bank yang setiap bulannya terus meningkat.

Ibunya Gemetar Lihat Bahar Yang Pulang Dari Bali Bunuh Dan Kubur Surono di Lantai Musala

Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru November 2019 di Bawah Rp 3 Jutaan Beserta Spesifikasinya

Buronan AS Kasus Skimming Rp 7 Triliun, Kabur Saat Hendak Ditahan di Lapas Kerobokan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Denpasar, meminta Astika untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa tanahnya mencapai 15 are atau lebih.

Sebagai pengembang keempat yang membangun perumahan di tanah tersebut, Astika mengaku bahwa sosialisasi sudah dilakukan oleh pengembang ketiga, namun ditolak oleh masyarakat.

Guna meminimalisir gesekan antara pengembang dengan masyarakat, Astika akhirnya membagi tanah tersebut menjadi empat sertifikat sehingga luasnya tidak sampai 15 are, melainkan hanya 10 are dan tiga bidang sisanya seluas 9 are lebih. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Meika Pestaria Tumanggor
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved