Pemprov Bali Beri Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Dewan Usulkan Rp 5 Juta per Kasus

Raperda Bantuan Hukum ini digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali guna membantu masyarakat miskin yang mempunyai kasus hukum.

Pemprov Bali Beri Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Dewan Usulkan Rp 5 Juta per Kasus
TRIBUN BALI/ WEMA SATYADINATA
Suasana rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Ruang Banmus Kantor DPRD Bali, Selasa (12/11/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DPRD Provinsi Bali bersama eksekutif melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. 

Ketua Komisi I DPRD Bali sekaligus Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, I Nyoman Adnyana mengatakan rapat dilaksanakan dengan agenda sinkronisasi dan finalisasi pasal-pasal Raperda sesuai hasil konsultasi dan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri.

Dikatakannya beberapa poin sudah disepakati untuk dilakukan finalisasi.

Raperda Bantuan Hukum ini digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali guna membantu masyarakat miskin yang mempunyai kasus hukum.

Selanjutnya, jika ada masyarakat miskin di Bali yang mempunyai masalah hukum bisa meminta bantuan ke Pemprov Bali.

Tanda-Tanda Tubuh Butuh Liburan, Sering Lupa Hingga Nggak Nyambung

Sensus Penduduk Tahun 2020 Gunakan Metode Online dan Verifikasi Lapangan

Setiap perkara yang ada biayanya akan ditanggung langsung oleh Pemprov Bali sehingga masyarakat miskin tidak perlu mengeluarkan uang.

Nanti akan didata berapa jumlah orang miskin di Bali, sehingga jelas siapa saja yang berhak mendapatkan layanan bantuan hukum tersebut.

DPRD Bali melalui komisi I mengusulkan per kasus hukum dianggarkan Rp 5 juta.

“Kita mengusulkan nominalnya Rp 5 juta per kasus,” kata Adnyana usai rapat di Ruang Banmus Kantor DPRD Bali, Selasa (12/11/2019).

Adapun jenis-jenis kasus yang dapat dimohonkan bantuan hukum terdiri dari kasus pidana, perdata, tata usaha negara dan termasuk sengketa adat. Kalau murni masalah adat akan diselesaikan oleh Majelis Desa Adat.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Meika Pestaria Tumanggor
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved