LPSK Surati Komisi IX DPR RI dan Menkes Bahas Tanggungan Biaya RS Korban Tindak Pidana

Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo menyayangkan beberapa pihak yang terburu-buru menyalahkan LPSK karena dianggap tidak mau menanggung keseluruhan biaya

LPSK Surati Komisi IX DPR RI dan Menkes Bahas Tanggungan Biaya RS Korban Tindak Pidana
Humas LPSK
Bersama pihak BPJS Denpasar, Ombudsman Bali, Dinas Kesehatan Bali, RSUP Sanglah Bali, dan LBH Apik, LPSK mengadakan pertemuan dengan keluarga korban kasus KDRT di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Bali, Denpasar, Bali, Jumat (15/11/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengadakan pertemuan dengan keluarga korban kasus KDRT di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Bali, Denpasar, Bali, Jumat (15/11/2019).

Tidak hanya dengan keluarga korban, LPSK juga mengajak pihak BPJS Denpasar, Ombudsman Bali, Dinas Kesehatan Bali, RSUP Sanglah Bali, dan LBH Apik.

Pertemuan ini diadakan untuk mencari solusi terkait pembayaran biaya rumah sakit seorang perempuan berinisial AS (21) korban penusukan oleh suaminya sendiri dengan inisial GA (23) pada Oktober silam.

Selain itu juga, pertemuan ini untuk menjelaskan posisi dan kewenangan LPSK dalam peristiwa ini.

Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo menyayangkan beberapa pihak yang terburu-buru menyalahkan LPSK karena dianggap tidak mau menanggung keseluruhan biaya pengobatan korban.

Apakah Fitur Sembunyikan Like di Instagram Efektif untuk Kesehatan Mental? Ini Penjelasan Ahli

4 Pebulutangkis Indonesia Berjuang di Semifinal Hong Kong Open 2019 Meski Kota Tengah Rusuh

“Terlalu gegabah kalau ada pihak yang menyalahkan dan menganggap LPSK lepas tangan,” ujar Hasto.

Menurutnya, dalam kasus ini LPSK telah bekerja sesuai dengan kewenangan.

Bahkan LPSK telah memberikan perlindungan darurat kepada korban sejak ditetapkan sebagai terlindung.

Namun yang harus dipahami, setiap korban yang mendapatkan bantuan medis dibutuhkan penetapan oleh LPSK yang mengacu pada syarat dan ketentuan perundang-undangan.

Bila melihat aturan yang ada, LPSK hanya bisa mengeluarkan biaya medis setelah korban ditetapkan menjadi terlindung.

Halaman
12
Penulis: M. Firdian Sani
Editor: Meika Pestaria Tumanggor
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved