Rapat Panas Bahas Proposal Polres, Bangli Belum Bisa Penuhi Semua Anggaran Pilkada

"Seperti kemarin KPU dan Bawaslu saya kawal kok anggarannya di (APBD) perubahan biar disetujui. Karena kalau tahu prinsipnya memang anggaran itu dibutuhkan untuk apa saja."

"Namun dalam rapat, alasan mereka (Kesbangpol) justru tidak bisa membaca proposalnya. Kan aneh. Apa proposal tulisannya kabur atau bagaimana,” sambung Darsana.

Hal Teknis

Kemudian Sukarta menjelaskan, alasannya tidak bisa membaca proposal lantaran proposal yang diserahkan berkaitan hal teknis. Sebab itu pula, pihaknya tidak bisa melakukan penyisiran.

“Dia kan punya kegiatan berkaitan dengan hal-hal teknis. Dan hal teknis di kepolisian kami tidak tahu. Kami di Kesbang juga tidak berani melakukan penyisiran. Sebab itu perlu dikomunikasikan langsung. Jadi bukan proposalnya jelek, tapi beliaunya (polres) punya penjelasan berlapis,” paparnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Bangli ini tidak menampik usulan proposal hibah kegiatan Pilkada dari Polres Bangli tergolong tinggi.

Bahkan ia menyebut paling tinggi di seluruh Bali. Meski demikian, ia menekankan masih sebatas proposal.

• Satu Keluarga di Gianyar Terpaksa Tidur di Gudang, Semua Harta Benda Ludes Dilalap Api

• Cukup 150 Menit Seminggu, Latihan Seperti Ini Bisa Tingkatkan Vitalitas Jantung

Lebih lanjut, Sukarta mengatakan, pihaknya sempat mencari perbandingan dengan kabupaten lain.

Salah satunya Kabupaten Jembrana, di mana anggaran hibah daerah untuk Polri sebesar Rp 4 miliar, sedangkan TNI Rp 1 miliar.

“Kenapa Jembrana, karena kabupaten itu hampir sama jumlah penduduknya dengan Bangli. Tapi kami jumlah desa dan TPS lebih banyak. Ya harusnya lebih sedikit (usulan anggaran)” katanya.

Perlu Kaji Ulang Usulan

Dengan tingginya usulan itu, Plt Kesbangpolinmas Bangli, I Nengah Sukarta menilai masih perlu dikaji ulang.

Ia juga belum berani menyebut berapa jumlah ideal untuk Polres maupun Kodim Bangli.

Dengan masalah ini, ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan Polres Bangli terkait kegiatan apa saja yang bisa dirasionalisasi.

Sukarta menegaskan tetap akan membiayai usulan proposal yang diajukan sesuai kemampuan daerah.