Rapat Panas Bahas Proposal Polres, Bangli Belum Bisa Penuhi Semua Anggaran Pilkada

Disinggung soal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Polri dan TNI, Sukarta menyebut sebelum ketok palu APBD Induk 2020.

“Kami tetap melihat kondisi keuangan daerah, dan kita tetap menghormati apa yang disampaikan Bapak Gubernur. Pak Gubernur kan karena ini merupakan kegiatan strategis nasional, Pemilukada ini jangan sampai gagal."

"Jadi kita jelas mengkaji (anggaran) ini dengan cermat. Tetap kami biayai, tapi dengan anggaran yang realita,” ujarnya. 

• Tumpek Wayang - Inilah Kisah Mitologis Tentang Sapuh Leger, Bhatara Kala Ingin Memakan Adiknya

• Pelaku Pariwisata Bali Temui Menteri Pariwisata Wisnutama, Ada Apa?

Kapolres: Proposal Rp 12,6 Miliar itu Kebutuhan

Kapolres Bangli, AKBP Agus Tri Waluyo mengatakan, usulan proposal itu, mencakup seluruh kegiatan. Baik kegiatan yang berhubungan dengan Pilkada hingga kegiatan yang berkaitan dengan instansinya.

"Yang jelas, itu (proposal Rp 12,6 miliar) kan kebutuhan. Kalau memang dari pemerintah daerah tidak bisa mengakomodir semua, ya dirasionalisasi," ujarnya."

"Karena kan (ada) tahapan-tahapannya toh, dan jelas tahapannya banyak. Kalau kami hitung dari belakang, dari pelantikan, masa pengitungan, pencoblosan, masa tenang, masa kampanye. Kemudian diinternal saya pasti ada Lat Pra Ops, kontijensi, dan sebagainya," sambungnya.

Proposal hibah daerah yang diusulkan tahun 2020 juga sempat dibandingkan dengan kabupaten lain, serta pemilu periode sebelumnya.

Dalam hal ini, Kapolres menegaskan pihaknya juga memperhitungkan kemungkinan yang terjadi. Salah satunya antisipasi adanya penghitungan ulang. (*)