Rapat Panas Bahas Proposal Polres, Bangli Belum Bisa Penuhi Semua Anggaran Pilkada

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pemkab Bangli belum bisa memenuhi seluruh anggaran hibah untuk kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun depan.

Proposal dana hibah daerah untuk pengamanan pilkada meningkat drastis dibandingkan periode sebelumnya.

Hal ini terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (15/11.2019).

Rapat tersebut juga menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, serta Badan Kesbangpolinmas.

Suasana rapat sempat memanas. Ini karena pihak eksekutif tidak bisa menjelaskan peningkatan dana hibah yang signifikan dari proposal yang diajukan oleh Polres Bangli.

Sesuai proposal yang diusulkan, dana hibah dari Polres Bangli mencapai Rp 12,6 miliar lebih.

• 10 Tahun Pengajuan Skylift Tak Kunjung Realisasi, BPBD Tabanan Tak Punya Skylift

• Mardjana Mundur dari Penjaringan Cabup Bangli, Beralasan Mengikuti Saran Cok Ace

• KMP Trisakti Adinda Berhasil Dievakuasi, Evakuasi Kapal Kandas Terkendala Air Laut Surut

Pelaksana tugas (plt) Kesbangpolinmas, I Nengah Sukarta mengatakan, anggaran plafon hibah pilkada ada empat poin.

Di antaranya KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim. Untuk Kodim Bangli mengusulkan sebesar Rp 2,7 miliar.

Sementara dibandingkan dengan pemilukada lima tahun lalu, anggaran untuk Polres Bangli hanya sebesar Rp 2,2 miliar.

Sedangkan Kodim sebesar Rp 450 juta.

“Karena dari polres acuannya cukup tinggi, kami sulit memverifikasi. Kesulitannya karena menggunakan standar yang sulit kami baca,” ucapnya.

Anggota Banggar DPRD Bangli, I Nengah Darsana mengaku tidak mempermasalahkan besar kecil anggaran yang diajukan oleh Polres maupun Kodim.

• Banyak Reklame Rokok Tak Bayar Pajak, Bupati Jembrana Keluarkan SE Jalan Harus Steril Iklan Rokok

• Pembangunan Taman Bung Karno di Desa Penarungan Masing Ngambang, 2020 Dikabarkan Batal Dibangun

Ia menegaskan hanya ingin meminta penjelasan dari Kesbangpolinmas, ihwal parameter kegiatan.

“DPRD itu tidak wajib meminta penjelasan ke pemakai anggaran. Kami meminta penjelasan dari yang membidangi dalam hal ini Kesbangpol."

"Tentunya dengan argumentasi standar data yang jelas. Itu bisa kita amini berapapun anggaran itu sesuai kemampuan daerah," ujarnya.

"Seperti kemarin KPU dan Bawaslu saya kawal kok anggarannya di (APBD) perubahan biar disetujui. Karena kalau tahu prinsipnya memang anggaran itu dibutuhkan untuk apa saja."

"Namun dalam rapat, alasan mereka (Kesbangpol) justru tidak bisa membaca proposalnya. Kan aneh. Apa proposal tulisannya kabur atau bagaimana,” sambung Darsana.

Hal Teknis

Kemudian Sukarta menjelaskan, alasannya tidak bisa membaca proposal lantaran proposal yang diserahkan berkaitan hal teknis. Sebab itu pula, pihaknya tidak bisa melakukan penyisiran.

“Dia kan punya kegiatan berkaitan dengan hal-hal teknis. Dan hal teknis di kepolisian kami tidak tahu. Kami di Kesbang juga tidak berani melakukan penyisiran. Sebab itu perlu dikomunikasikan langsung. Jadi bukan proposalnya jelek, tapi beliaunya (polres) punya penjelasan berlapis,” paparnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Bangli ini tidak menampik usulan proposal hibah kegiatan Pilkada dari Polres Bangli tergolong tinggi.

Bahkan ia menyebut paling tinggi di seluruh Bali. Meski demikian, ia menekankan masih sebatas proposal.

• Satu Keluarga di Gianyar Terpaksa Tidur di Gudang, Semua Harta Benda Ludes Dilalap Api

• Cukup 150 Menit Seminggu, Latihan Seperti Ini Bisa Tingkatkan Vitalitas Jantung

Lebih lanjut, Sukarta mengatakan, pihaknya sempat mencari perbandingan dengan kabupaten lain.

Salah satunya Kabupaten Jembrana, di mana anggaran hibah daerah untuk Polri sebesar Rp 4 miliar, sedangkan TNI Rp 1 miliar.

“Kenapa Jembrana, karena kabupaten itu hampir sama jumlah penduduknya dengan Bangli. Tapi kami jumlah desa dan TPS lebih banyak. Ya harusnya lebih sedikit (usulan anggaran)” katanya.

Perlu Kaji Ulang Usulan

Dengan tingginya usulan itu, Plt Kesbangpolinmas Bangli, I Nengah Sukarta menilai masih perlu dikaji ulang.

Ia juga belum berani menyebut berapa jumlah ideal untuk Polres maupun Kodim Bangli.

Dengan masalah ini, ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan Polres Bangli terkait kegiatan apa saja yang bisa dirasionalisasi.

Sukarta menegaskan tetap akan membiayai usulan proposal yang diajukan sesuai kemampuan daerah.

Disinggung soal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Polri dan TNI, Sukarta menyebut sebelum ketok palu APBD Induk 2020.

“Kami tetap melihat kondisi keuangan daerah, dan kita tetap menghormati apa yang disampaikan Bapak Gubernur. Pak Gubernur kan karena ini merupakan kegiatan strategis nasional, Pemilukada ini jangan sampai gagal."

"Jadi kita jelas mengkaji (anggaran) ini dengan cermat. Tetap kami biayai, tapi dengan anggaran yang realita,” ujarnya. 

• Tumpek Wayang - Inilah Kisah Mitologis Tentang Sapuh Leger, Bhatara Kala Ingin Memakan Adiknya

• Pelaku Pariwisata Bali Temui Menteri Pariwisata Wisnutama, Ada Apa?

Kapolres: Proposal Rp 12,6 Miliar itu Kebutuhan

Kapolres Bangli, AKBP Agus Tri Waluyo mengatakan, usulan proposal itu, mencakup seluruh kegiatan. Baik kegiatan yang berhubungan dengan Pilkada hingga kegiatan yang berkaitan dengan instansinya.

"Yang jelas, itu (proposal Rp 12,6 miliar) kan kebutuhan. Kalau memang dari pemerintah daerah tidak bisa mengakomodir semua, ya dirasionalisasi," ujarnya."

"Karena kan (ada) tahapan-tahapannya toh, dan jelas tahapannya banyak. Kalau kami hitung dari belakang, dari pelantikan, masa pengitungan, pencoblosan, masa tenang, masa kampanye. Kemudian diinternal saya pasti ada Lat Pra Ops, kontijensi, dan sebagainya," sambungnya.

Proposal hibah daerah yang diusulkan tahun 2020 juga sempat dibandingkan dengan kabupaten lain, serta pemilu periode sebelumnya.

Dalam hal ini, Kapolres menegaskan pihaknya juga memperhitungkan kemungkinan yang terjadi. Salah satunya antisipasi adanya penghitungan ulang. (*)