Dewan Tunda ‘Ketok Palu’ Raperda RPIP Branding Bali, Tunggu Selesai Harmonisasi Perda RTRWP Bali

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali bersama eksekutif sepakat menunda penetapan salah satu, dari empat Rancangan Peraturan Daerah

Dewan Tunda ‘Ketok Palu’ Raperda RPIP Branding Bali, Tunggu Selesai Harmonisasi Perda RTRWP Bali
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Sidang Paripurna ke VI, Masa Persidangan III tahun 2019, yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Senin (11/11/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali bersama eksekutif sepakat menunda penetapan salah satu, dari empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh pihak Gubernur Bali.

Raperda yang ditunda tersebut adalah raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali Berbasis Budaya Branding Bali Tahun 2019-2039.

Keputusan penundaan penetapan raperda ini terungkap dalam Sidang Paripurna VI, Masa Persidangan III tahun 2019, yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Senin (11/11/2019).

 
Raperda tersebut ditunda hingga ada kepastian dari Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali.

Pendapatan RSUD Buleleng Turun Rp 60 Miliar

Anggota Densus 88 Diserang Teroris Pakai Sajam

Revisi perda tersebut masih tahap verifikasi dan sampai saat ini belum tuntas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sesuai kesepakatan dalam  Rapat Paripurna ke-6 DPRD Bali bahwa ada satu raperda yang ditunda pengesahannya yaitu Raperda RPIP Bali Berbasis Branding Bali, mengingat harus menunggu proses finalisasi Perda RTRWP Bali yang sedang diharmoniasasi di Kementerian Dalam Negeri,” kata Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama.

 
Di sisi lain, Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Budiutama mengatakan kaitan Raperda RPIP berbasis budaya branding Bali merupakan bagian RTRWP dalam pendekatan wilayah. 

Sementara RTRWP telah ditetapkan dan disetujui oleh DPRD dan Gubernur Bali.

Anggaran Dinaikkan Jadi Rp 300 Juta, Desa Adat Diwajibkan Membuat APBDes mulai 2020

Empat Syarat Program Prioritas Bupati Anas untuk Kemajuan Desa 

Namun saat ini sedang dievaluasi di masing-masing kementerian, seperti Kementerian ATR/ATR dan Kemendagri.

“Inti dari penundaan karena penyusunan RPIP branding Bali itu terkait sekali dengan RTRW,” jelasnya

Sebenarnya, kata dia, bisa saja Perda RTRW yang lama digunakan, tetapi di sisi lain dikhawatirkan suatu saat bisa ada perubahan atau direvisi, sementara Perda RPIP branding Bali tersebut belum sempat digunakan.

 
“Misalnya usulan gubernur untuk Industri kendaraan bermotor listrik (KBL) belum masuk dalam peta wilayah. Sambil menunggu itu, nanti bisa dimasukkan KBL di Jembrana,” ujarnya. 

Polda Bali Akui Kesulitan Ungkap Dalang Dibalik Maraknya Kasus Skiming

Anggota Polda Bali Ditembak Teroris di Poso, Minta ke Bali Saat Kondisi Memburuk, Kaki Diamputasi

Sementara tiga perda lainnya yang berhasil diketok palu antara lain, pertama, Raperda tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020.

Kedua, Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Dan ketiga, Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPD Bali dan PT. Jamkrida Provinsi Bali. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved