PD Parkir dan PD Pasar Kota Denpasar Segera Ganti Nama, Pemkot Serahkan Dua Ranperda ke Dewan

Pada sidang ini dilakukan penyerahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh Pemkot Denpasar untuk selanjutnya dibahas di Dewan

PD Parkir dan PD Pasar Kota Denpasar Segera Ganti Nama, Pemkot Serahkan Dua Ranperda ke Dewan
Tribun Bali/I Putu Supartika
Rapat paripurna di DPRD Kota Denpasar, Denpasar, Bali, Senin (18/11/2019). PD Parkir dan PD Pasar Kota Denpasar Segera Ganti Nama, Pemkot Serahkan Dua Ranperda ke Dewan 

PD Parkir dan PD Pasar Kota Denpasar Segera Ganti Nama, Pemkot Serahkan Dua Ranperda ke Dewan

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Senin (18/11/2019), dilaksanakan sidang paripurna di ruang sidang DPRD Kota Denpasar, Denpasar, Bali.

Pada sidang ini dilakukan penyerahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh Pemkot Denpasar untuk selanjutnya dibahas di Dewan.

Dua Ranperda tersebut yakni Ranperda Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma dan Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma.

Ranperda Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma mengenai perubahan nomenklatur atau nama PD Pasar Kota Denpasar, dan Ranperda Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma mengenai perubahan nama PD Pasar Kota Denpasar.

Dua Ranperda ini diserahkan oleh Wakil Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara.

Ingat Evi Apita Maya? Dulu Foto Cantiknya Dipermasalahkan, Kemarin Kecelakaan di Tol

Soal Wasit Masalah Klasik, Hanya Bisa Doakan yang Terbaik

Ranperda ini disusun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.

"Sebagai dasar pembentukan badan usaha milik daerah yang ada di Kota Denpasar ini, mengamanatkan transformasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah sehingga ke depannya akan diwujudkan badan usaha milik daerah yang memiliki etos kerja yang baik, profesional, efisien, memiliki orientasi pasar dan reputasi yang baik," kata Jaya Negara.

Ia menambahkan, dengan disahkannya Ranperda ini menjadi Perda diharapkan mampu meminimalisir intervensi pemerintah daerah terhadap badan usaha milik daerah, serta ada kejelasan antara tugas menghasilkan profit dan keseimbangan untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Putu Supartika
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved