UMK Bali 2020

UMK Bali Naik 8,51 Persen, Federasi Serikat Pekerja Sebut Standar Upah Layak Masih Jauh dari Harapan

Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Bali sebesar 8,51 persen baru saja ditetapkan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, Kamis (21/11/2019).

UMK Bali Naik 8,51 Persen, Federasi Serikat Pekerja Sebut Standar Upah Layak Masih Jauh dari Harapan
Thinkstockphotos.com via Kompas
Ilustrasi gaji 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Bali sebesar 8,51 persen baru saja ditetapkan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, Kamis (21/11/2019).

Untuk UMP Kota Denpasar sendiri pada tahun 2020 ditetapkan menjadi Rp 2.770.300, naik sebesar 217.300 (8,51 persen) dari UMK 2019 sebesar Rp 2.553.000.

Sementara, UMP terbesar masih dipegang oleh Kabupaten Badung yakni sebesar 2.930.092 dari sebelumnya Rp 2.700.297.

Kendati begitu, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali masih menilai jumlah kenaikan UMK ini terbilang masih jauh dari kata layak.

Sekretaris, FSPM Ida I Dewa Made Budi Darsana menegaskan meski ada kenaikan, saat ini jumlah besaran upah di Bali masih saja tertinggal dengan daerah lain yang setara seperti Jakarta, Surabaya dan lain-lain.

''Kalau bicara soal standar hidup layak kita ya masih jauh. Sudah seharusnya upah kita minimal sama dengan Jakarta,'' katanya dikonfirmasi Tribun Bali, Kamis (21/11/2019).

Bupati Giri Prasta Ikut Deklarasikan Gerakan Penyelamatan Aset negara Se-Provinsi Bali

Mengaku Suka, Siswa SMK Diam-diam Masuk Kamar Gurunya yang Sedang Tidur, Langsung Menjerit

Mayat Janda Asal NTT Mengambang di Pantai, Wajah Penuh Lebam, Pelaku Diduga Kuat Sang Pacar

FSPM masih berharap agar gubernur dapat memberikan keputusan terbaik kepada para pekerja mewujudkan kesejahteraan bersama.

Ke depan, FSPM masih akan berupaya memasukkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja dalam rapat peninjauan kembali dewan pengupahan tahun 2020 mendatang.

Angka kenaikan tersebut merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

''Karena kalau kenaikan ini kan memang surat edaran dari pusat dan memang harus naik. Tapi kalau dilihat kenyataan kan, upah segitu masih belum layak,'' katanya.

Halaman
12
Penulis: eurazmy
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved