Warga Selasih Merasa Terteror, Ekskavator Investor Masih Terparkir di Jaba Pura Pucak Sari

Pada prinsipnya, lanjut Agus, warga berharap agar sengketa atau konflik agraria ini segera dimediasi oleh Pemda.

Terlebih, Presiden Jokowi melalui Perpres No 26/2018 tentang Reformasi Agraria (RA) secara jelas menginstruksikan Gubernur sebagai Ketua Satuan Gugus RA wajib menyelesaikan kasus agraria di wilayahnya.

''Bukan soal ganti rugi. Mereka menuntut lahan itu diberikan kepada warga untuk dikelola,'' tuntutnya.

Secara kepemilikan lahan pun, dari pihak investor tidak bisa menunjukkan bukti surat kuasa atau surat pengalihan lahan secara sahih.

''Kalaupun ada, apakah pengalihan hak itu legal. Kita tahu sendiri waktu pengalihan hak itu juga manipulative seperti halnya kejadian di Serangan waktu zaman Orba,'' katanya.

''Pada prinsipnya, warga juga tidak pernah merasa melepaskan tanah itu pada pihak lain,'' imbuhnya.

Terkait status kepemilikan tanah, dulunya merupakan milik Puri Kayangan sejak zaman kerajaan dan diberikan kepada warga untuk dimanfaatkan bercocok tanam.

Hal itu berlangsung turun-temurun hingga kini.

Hingga saat ini, ada sekitar 50 persen tanah di sana menjadi milik pribadi dan sisanya milik puri dan lahan pura.

Hingga kemudian sekitar 1994, ada kabar bahwa tanah ini sudah dijual ke pihak lain dan akan dibangun lapangan golf.

• Semifinal Liga II Indonesia 2019 di Stadion Dipta Gianyar, Reuni WCP dan Kas Hartadi

• Bersua PSM, Teco Bicara Bali United Butuh 9 Poin untuk Gelar Juara Liga 1: Tentukan Nasib Sendiri

Namun, di tengah jalan ada ditemui dugaan manipulasi dalam administrasi seperti soal pengalihan hak dan sebagainya.

''Apalagi, tanah itu sendiri sudah ditelantarkan oleh investor sejak 1995 silam. Dan sekarang, Pak Jokowi sedang gencar-gencarnya melajukan proses reformasi agraria agar petani bisa memiliki tanah. Namun hingga saat ini belum ada respon sama sekali dari pemerintah. Mereka (warga) merasa digantung nasibnya,'' ujarnya.

Ia berharap agar pemerintah turut aktif menuntaskan permasalahan ini, dan harus berpihak pada petani, bukan malah berpihak pada investor dan menggusur mereka.

''Harapan kami agar pemerintah mendengar aspirasi kami masyarakat kecil petani. Harus ada kejelasan dan keberpihakan pemerintah buat nasib para petani ke depannya,'' harapnya. (*)