Banyuwangi Raih Empat Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

”Dalam skema Samart Kampung, semua desa dipacu untuk meningkatkan layanannya. Di banyak desa sudah dikembangkan self service di mana warga kampung saat mengurus dokumen tidak perlu bertemu petugas. Banyuwangi yang dulu dikenal dengan citra klenik, kini menuju daerah dengan pelayanan publik berbasis digital,” kata Anas.

Banyuwangi juga memiliki Mal Pelayanan Publik, pusat pelayanan terintegrasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintahan kabupaten. Mal ini melayani 202 pengurusan perijinan/dokumen dari berbagai instansi.

Tidak hanya pengurusan yang menjadi domain pemkab, namun layanan dari kepolisian, kementerian agama, PLN, BPJS, kementerian keuangan, pengurusan paspor, hingga pengurusan dokumen TKI juga dipusatkan di Mal Pelayanan publik ini.

"Karena beragam inovasi itulah, Kementerian Dalam Negeri dua tahun berturut-turut pada 2018 dan 2019 menempatkan Banyuwangi sebagai Kabupaten Terinovatif peringkat pertama dari kabupaten seluruh Indonesia," kata Anas.

Upaya perbaikan juga dilakukan dengan rutin menggelar survei kepuasan layanan publik setiap enam bulan sekali.

Survei ini dilakukan untuk evaluasi kinerja pelayanan publik daerah.

Tak hanya itu, Anas juga menetapkan SOP respon pengaduan publik maksimal 4 jam.

Setiap pengaduan pelayanan publik yang diterima baik lewat kanal resmi pengaduan maupun sosial media wajib ditindaklanjuti dengan SOP maksimal 4 jam sejak diterimanya aduan.

"Ini perlu dilakukan untuk menjaga sekaligus evaluasi kinerja kami. Karena bagi kami, saah satu tolok ukur kinerja pelayanan publik ada pada penilaian masyarakat yang menjadi pihak yang mendapatkan pelayanan secara langsung setiap harinya," pungkas Anas. (Haorrahman)