Eks Ketua Kadin Bali Dihukum Lebih Berat Setelah Banding, Pengacara Singgung Anak Mantan Gubernur

Pengacara terdakwa menyinggung soal belum ditetapkannya anak mantan gubernur Bali sebagai tersangka dalam kasus ini.

Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Mantan Ketua Kadin Bali, AA Ngurah Alit Wiraputra menjalani sidang perdana di PN Denpasar, Senin (17/6/2019). Ia diadili terkait tindak pidana dugaan penipuan dan penggelapan pengurusan izin pembangunan kawasan Pelabuhan Benoa. 

Lebih lanjut dijelaskanya, perbuatan pidana dalam perkara ini tidak selesai. "Karena di sana ada perjanjian dan ada tenggang waktunya mengenai perizinan. Itu sudah diajukan oleh klien saya dan ada jawaban dari gubenur Bali (Made Mangku Pastika) belum dapat dikabulkan. Bukan berarti tidak dapat dikabulkan. Kenapa belum dikabulkan, karena belum ada survei untuk Amdal dan sebagainya," papar Tedy.

Menurut Tedy, dari sana lah muncul pengambil alihan. Padahal saat diambil alih kliennya (Alit Wiraputra) telah lebih dulu bekerja. "Perbuatan pidana belum selesai, kecuali tidak dapat dikabulkan. Itu kan perjanjian saling pengertian. Ketika batas waktu yang telah ditentukan selama enam bulan, maka salah satu ingkar janji lebih dari enam bulan apakah bukan namanya cidera janji. Ini kasus bukan pidana ini murni perdata, kalau hakim lebih jeli," ucapnya.

"Di persidangan Jayantara dan Sandoz (anak mantan gubernur Bali Mangku Pastika) mengaku menerima uang, kenapa hakim tidak menetapkan mereka sebagai tersangka. Apakah itu memenuhi rasa keadilan. Justru ini lah yang mencederai rasa keadilan klien saya. Bagi saya kasasi adalah jalan yang terbaik bagi klien saya," sambung Tedy.

Di pihak lain, kuasa hukum korban, Sutrisno Lukito dan Abdul Satar yakni Agus Sujoko putusan PT Denpasar terhadap Alit Wiraputra sudah sesuai harapannya.

"Menurut saya putusan PT Denpasar sudah sesuai dengan harapan kami. Saya juga mendengar bahwa pekerjaan Alit belum tuntas. Tapi jangan lupa, dia pernah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap klien kami. Jadi dia gugat perdata dan gugatannya tidak dapat diterima,"

"Di satu sisi dia menyebut pekerjaan belum tuntas, tapi di sisi lain dia menyatakan bahwa minta pembayaran. Jadi kekurangan Rp 14 miliar diminta. Artinya itu menunjukan bahwa sangat aneh dan putusan tiga tahun itu menurut saya sangat tepat," Imbuh Agus Sujoko.

Terkait pengajuan upaya kasasi yang akan ditempuh Alit, pihaknya mengatakan itu adalah hak Alit.

Agus Sujoko menegaskan akan menunggu putusan kasasi dari MA. Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, pihaknya akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang belum mengembalikan uang kliennya.

"Setelah ada putusan kasasi dari MA dan berkekuatan hukum tetap, kami akan melakukan upaya hukum terhadap orang-orang yang belum mengembalikan uang kepada klien kami. Yang sudah mengembalikan kan baru Made Jayantara, yang lainnya belum mengembalikan. Termasuk Sandoz belum mengembalikan," ujarnya. (*)

Penulis: Putu Candra
Editor: Huda Miftachul Huda
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved