Bersandar Pada Warisan Kolonial, Target Ekonomi Wisata Kebugaran di Bali Terganjal Sertifikasi UMKM

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ambisi Pemerintah Pusat untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen melalui sektor pariwisata kebugaran (wellness tourism) menghadapi tantangan berat di lapangan. 

Di Bali, yang menjadi episentrum sektor ini, potensi perputaran ekonomi yang besar masih terhambat oleh minimnya standardisasi, sertifikasi produk, serta karut-marut tata kelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal yang belum bankable. 

Kondisi krusial ini mencuat dalam Plenary Session hari pertama Bali Wellness and Beauty Expo (BWB Expo) 2026 bertajuk "Building Indonesia's Wellness Economy: Towards a Globally Competitive and Sustainable Ecosystem" yang digelar di The Meru Sanur Denpasar, Bali, pada Kamis 4 Juni 2026.

Diskusi yang dipandu oleh Guru Besar Universitas Udayana, Prof. I Nyoman Darma Putra, membedah fakta bahwa industri wellness bukan lagi sekadar tren gaya hidup, melainkan sektor strategis yang mendesak untuk dibenahi demi menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca juga: Buleleng Bidik 134 Emas, Target Pertahankan Tiga Besar Porjar Bali 2026

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, mengungkapkan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun ini sebenarnya mencetak angka impresif 5,61 persen, salah satu yang tertinggi dalam sejarah. 

Namun, angka itu belum cukup untuk menyerap ledakan angkatan kerja baru di Indonesia yang mencapai 3,5 hingga 4 juta orang per tahun. 

Menurut hukum pasar, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 400.000 orang. 

Guna menutup celah pengangguran, target pertumbuhan 8 persen menjadi harga mati, dan industri kebugaran lokal dipaksa menjadi mesin penggerak baru.

Dida Gardera mengingatkan, secara historis tanah air—termasuk Bali menjadi magnet dunia karena kekayaan alam dan pengobatan tradisionalnya. 

Baca juga: De Berry Denpasar Siap Meriahkan Nobar Piala Dunia 2026, Libas Pertandingan Penyisihan Hingga Final

Ia menilai sudah saatnya Indonesia membalikkan keadaan agar tidak sekadar menjadi pasar konsumsi produk asing.

"Kalau kita baca sejarah, dulu orang-orang dalam tanda petik 'penjajah' datang ke sini karena kekayaan itu, salah satunya rempah-rempah, keunggulan tradisional, skill dan pengalaman kita," ujar Dida. 

"Ini sudah baik, tapi tentu masih perlu kita tingkatkan karena wellness banyak menyentuh UMKM," imbuhnya. 

Sayangnya, romantisme sejarah tersebut berbenturan dengan realitas kesiapan pelaku usaha di hilir. 

Berdasarkan data basis pemetaan SMESCO Indonesia, dari sekitar 104.000 UMKM yang berada di bawah binaan mereka, jumlah pelaku usaha yang benar-benar bergerak dan terserap di sektor wellness and beauty baru menyentuh angka kritis, yakni kisaran 1 persen saja.