Bersandar Pada Warisan Kolonial, Target Ekonomi Wisata Kebugaran di Bali Terganjal Sertifikasi UMKM

CEO SMESCO Indonesia, Doddy Akhmadsyah Matondang, menyatakan hambatan terbesar bagi produk kebugaran dan kecantikan lokal untuk menembus pasar internasional terletak pada buruknya pemenuhan aspek legalitas dasar. 

Baca juga: SELAMAT JALAN Made Negara, Berpulang Secara Tragis, Sosoknya Dikenal Pendiam dan Rajin

Produk-produk lokal Bali kerap kali kalah bersaing di tingkat global akibat abai terhadap standarisasi mutu.

"Akan susah bersaing bagi produk-produk beauty and wellness ketika secara legalitasnya tidak ada, sertifikasinya tidak ada, lalu akses pembiayaan dan akses pasarnya terbatas," tegas Doddy. 

Aspek sertifikasi bertaraf internasional ini juga diamini oleh Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Kementerian Pariwisata RI, Hanifah. 

Kemenpar mendesak agar seluruh rantai industri kebugaran di Bali, mulai dari kualitas produk, jasa, hingga kompetisi sumber daya manusia (SDM) pelayanannya, segera di validasi dengan standar global. 

Hal ini krusial karena keunikan tradisi wellness di Bali berbeda dengan wilayah lain di Nusantara dan harus memiliki proteksi hukum serta nilai jual yang kuat di mata wisatawan asing.

Merespons ketimpangan tersebut, Kementerian UMKM RI mencoba menerapkan strategi intervensi melalui konsep Holding UMKM. 

Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Menengah Kementerian UMKM RI, Metty Kusmayantie, menjelaskan bahwa skema ini menunjuk usaha kelas menengah yang sudah mapan untuk bertindak sebagai jangkar ekosistem. 

Usaha menengah inilah yang diwajibkan menarik, menginkubasi, serta mengagregasi para petani kecil seperti petani minyak atsiri dan bahan herbal di Bali ke dalam rantai pasok industri kecantikan yang lebih profesional.

Keterlibatan perbankan pun menjadi batu ujian likuiditas bagi sektor yang dinilai masih rapuh ini. 

Regional CEO BRI Bali Nusra, Hery Noercahya, memaparkan data makroekonomi daerah di mana sektor pariwisata menyumbang hingga 65 persen bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali. 

Hasil analisis pasar tahun lalu menunjukkan, dari total 6,9 juta wisatawan mancanegara yang masuk ke Pulau Dewata, sebanyak 23 persen di antaranya menempatkan wellness sebagai tujuan utama kunjungan mereka.

Namun, perputaran uang dari jutaan wisman tersebut belum dinikmati secara merata oleh pelaku lokal lantaran masalah klasik perbankan mayoritas UMKM kebugaran di Bali belum masuk kategori bankable. 

Banyak dari mereka tidak memiliki pembukuan keuangan yang rapi, strategi penetrasi pasar yang jelas, maupun manajemen usaha yang terstruktur.

"Kami menyadari pelaku usaha UMKM itu mulai dari yang enggak rapi bahasa banknya belum bankable sampai yang sedikit profesional," ujarnya.