Eks Ketua Kadin Bali Dihukum Lebih Berat Setelah Banding, Pengacara Singgung Anak Mantan Gubernur

Pengacara terdakwa menyinggung soal belum ditetapkannya anak mantan gubernur Bali sebagai tersangka dalam kasus ini.

Eks Ketua Kadin Bali Dihukum Lebih Berat Setelah Banding, Pengacara Singgung Anak Mantan Gubernur
Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Mantan Ketua Kadin Bali, AA Ngurah Alit Wiraputra menjalani sidang perdana di PN Denpasar, Senin (17/6/2019). Ia diadili terkait tindak pidana dugaan penipuan dan penggelapan pengurusan izin pembangunan kawasan Pelabuhan Benoa. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar menolak upaya banding yang diajukan AA Ngurah Alit Wiraputra (50) terkait kasus pengurusan perizinan pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali.  

Akibat putusan ini PT Denpasar menaikan putusan terhadap mantan Ketua Kadin Bali ini dengan pidana penjara selama tiga tahun. 

Sebelumnya majelis hakim pada tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap Alit.

Jaksa yang menangani perkara ini yakni Jaksa Paulus Agung membenarkan, bahwa PT Denpasar menaikan putusan kepada Alit Wiraputra menjadi tiga tahun.

Bahkan, menurut informasi di kejaksaan, atas naiknya putusan itu pihak Alit Wiraputra bakal mengajukan upaya hukum kasasi.

"Infonya dia (Alit Wiraputra)  langsung mengajukan upaya hukum kasasi," jelasnya, Senin (25/11/2019). 

Sandoz Diminta Klarifikasi Aliran Dana Perizinan, Dugaan Korupsi Rencana Perluasan Pelabuhan Benoa

Dewan Ngambek? Rapat Anggaran di Badung hanya Dihadiri 2 Anggota, Pembahasan Ditunda

Kuasa hukum Alit Wiraputra yaitu Tedy Raharjo juga membenarkan PT Denpasar menaikan vonis menjadi tiga tahun terhadap kliennya.

Menurutnya, putusan hakim PT Denpasar sangat subyektif. "Yang menjadi landasan hakim menaikkan hukuman pertimbangannya agar ada rasa keadilan bagi masyarakat. Bagi saya rasa keadilan sangat subyektif sifatnya," jelasnya saat dikonfirmasi. 

Untuk itu pihaknya akan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

"Dalam memori kasasi saya akan menjelaskan, apakah dengan tidak ditetapkannya Sandoz, Candra Wijaya, Made Jayantara yang menerima uang sebagai tersangka, itu memenuhi rasa keadilan. Justru di sana letak ketidakadilan. Mestinya bersama-sama, ada permufakatan jahat di sana. semua ini diatur," tegas Tedy.

Halaman
12
Penulis: Putu Candra
Editor: Huda Miftachul Huda
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved