BPJS Akui Telah Bekerjasama dengan 62 RS, 3 Kabupaten di Bali Masih Kekurangan Dokter

Contohnya Denpasar masih kekurangan tempat tidur untuk kelas II, Kabupaten Gianyar dan Karangasem kelas II dan kelas III, serta Klungkung kelas III. Sedangkan Buleleng hampir di semua kelas.

Sementara, jumlah biaya layanan yang telah dikeluarkan BPJS Kesehatan Provinsi Bali sampai bulan Oktober 2019 adalah Rp 2,3 triliun. Sedangkan premi yang diterima hanya Rp 1,2 triliun.

 
 “Jadi lebih besar biaya yang kita keluarkan dibandingkan dengan premi yang kita dapat. Kalau di-ratioclaim-kan 185 persen,” tandasnya.

Di sisi lain, pihaknya berterima kasih kepada pemerintah daerah se-Bali yang telah membayar iuran PBI BPJS sudah tepat waktu. 

• Bupati Badung Giri Prasta Komit Pembangunan Terowongan, JUT dan JITUT Tuntas 2021

• Musim Depan Kontestan Liga I Makin NKRI, Bos Bali United Pilih Opsi Via Malaysia Jika Away ke Aceh

 
Saat ini, kata dia, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan secara nasional 222 juta atau 83 persen dari jumlah penduduk di Indonesia.

Iuran terbanyak dibayar melalui PBI APBN yang dibiayai pemerintah pusat. 

Pada kesempatan itu, Puja Yasa menjelaskan alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS, yakni BPJS Kesehatan mengalami defisit keuangan yang cukup besar.

 
Penyebab utama terjadinya defisit karena antara premi yang didapat dengan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding.

Kalau dilihat secara nasional, premi rata-rata per jiwa tahun 2019 Rp 36 ribu, sedangkan cost rata-rata per jiwa Rp 50 ribu. Sehingga setiap penambahan satu peserta terjadi defisit Rp 14 ribu.

Penyebab selanjutnya adalah perubahan pola penyakit.

• Ambisi PSSI Terapkan Video Assistant Referee di Liga 1, Begini Kata Sekjen Ratu Tisha

• Musim Depan Kontestan Liga I Makin NKRI, Bos Bali United Pilih Opsi Via Malaysia Jika Away ke Aceh

Dulu lebih banyak ke penyakit infeksi, tetapi sekarang lebih banyak ke penyakit regeneratif.

“20 persen dari premi yang diterima itu untuk biaya pengobatan stroke. Juga penyakit jantung per tahun bisa menghabiskan Rp 10 triliun,” ungkapnya.

 
Manakala terjadi defisit, terdapat tiga opsi yang bisa dilakukan pemerintah yaitu, Pertama, menyesuaikan iurannya. Kedua, menyesuaikan manfaatnya. Dan Ketiga adalah subsidi dari pemerintah.

 
“Sehingga kemudian pilihan penyesuaian ini menjadi sesuatu yang paling memungkinkan,” jelasnya. (*)