IGI Bali Harap Kriteria Kelulusan Minimal Dihapus, Siswa Agar Diajarkan Pendidikan Antikorupsi

IGI menyatakan siap untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi ini karena menjadi kebutuhan bagi Indonesia ditengah maraknya tindakan korupsi penguasa

IGI Bali Harap Kriteria Kelulusan Minimal Dihapus, Siswa Agar Diajarkan Pendidikan Antikorupsi
TRIBUN BALI/ WEMA SATYADINATA
Suasana simposium yang digelar Ikatan Guru Indonesia (IGI) wilayah Bali dengan tema ‘Pengembangan Kompetensi Guru melalui Penelitian dan Karya Inovatif’ di Aula Disdik Provinsi Bali, Sabtu (30/11/2019) 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ikatan Guru Indonesia (IGI) wilayah Bali menggelar simposium dengan tema ‘Pengembangan Kompetensi Guru melalui Penelitian dan Karya Inovatif’ di Aula Disdik Provinsi Bali, 30 November sampai 1 Desember 2019.

Ketua IGI Wilayah Bali, I Wayan Suwirya menyoroti tentang pendidikan antikorupsi sejak usia dini.

Dikatakannya pendidikan antikorupsi ini adalah inisiatif tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, dimana satu guru menjadi satu penggerak antikorupsi.

IGI menyatakan siap untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi ini karena menjadi kebutuhan bagi Indonesia ditengah maraknya tindakan korupsi penguasa saat ini.

“Pendidikan (antikorupsi) ini sudah dijalankan sejak tahun 2017. Bali mendapat giliran setelah Mataram, KPK sudah menyurati IGI untuk mengadakan pelatihan bagi guru,” ungkap Suwirya usai pembukaan simposium.

Ia mencontohkan dalam evaluasi pembelajaran ada yang namanya Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) yang disama ratakan antara siswa satu dengan siswa lainnya. 

Jadi Pengemis Jutawan, Muklis Rajin Tukarkan Uang ke Bank

Seriusi Kasus Anak, Menteri PPA Besuk Balita yang Patah Kaki Dianiaya Pacar Ibunya

4 Hektar Bambu Tabah Ditanam di Desa Taro Gianyar, Diinisiasi CIMB Niaga dan Yayasan KEHATI

IGI kemudian berjuang dari tahun 2016 hingga sekarang agar KKM dihapus dan terus mengupayakan agar KKM itu sifatnya individual. 

Suwirya mengkawatirkan dengan KKM itu akan menimbulkan ketidak jujuran dalam guru menilai.

“Kalau murid tidak dapat 7 dikasi nilai 7, berarti kan bohong itu dan menimbulKan ketidak jujuran. Bagaimana nanti setelah menjadi pejabat nanti, akan tambah tidak jujur lagi,” ujarnya.

Jika dalam memberikan penilaian di sekolah saja tidak jujur, ia meyakini pasti outputnya nanti juga tidak jujur.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Meika Pestaria Tumanggor
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved