Polemik penempatan aksara Bali

BREAKING NEWS: Pemprov Jawab soal Aksara Bali yang Dikeluhkan Polda: Semua Sudah Sesuai Atruran

Pemprov Bali menjawab 'protes' Polda Bali soal penempatan aksara Bali di atas aksara bahasa Indonesia, Pemprov menganggap sesuai aturan.

BREAKING NEWS: Pemprov Jawab soal Aksara Bali yang Dikeluhkan Polda: Semua Sudah Sesuai Atruran
TRIBUN BALI/ WEMA SATYADINATA
Foto bersama antara pihak Polda Bali, DPRD Bali dan Eksekutif usai menggelar pertemuan tertutup terkait penempatan aksara Bali di Ruang Rapat Gabungan, Kantor DPRD Bali, Rabu (27/11/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersikukuh bahwa penempatan aksara Bali di atas huruf bahasa Indonesia dalam penulisan papan nama kantor, jalan, gedung, sarana pariwisata, dan fasilitas umum lainnya tak salahi aturan.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana mengatakan, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.

Dalam aturan tersebut, papan nama kantor, jalan, gedung, sarana pariwisata, dan fasilitas umum lainnya yang ditulis dengan Aksara Bali tetap menggunakan Bahasa Indonesia.

"Pengalihaksaraan huruf Latin ke dalam Aksara Bali tetap mengikuti kaidah pelafalan Bahasa Indonesia," kata Sutha Diana melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Bali, Minggu (1/12/2019).

Bahkan, kata dia, dalam pengaturan penggunaan Aksara Bali dalam penulisan papan nama kantor, jalan, gedung, sarana pariwisata, dan fasilitas umum lainnya ditentukan dengan tulisan warna hitam dan latar belakang warna gradasi merah ke putih.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236 ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah menyusun Peraturan Daerah yang memuat materi muatan lokal.

"Penggunaan Aksara Bali merupakan bentuk penguatan identitas budaya daerah sebagai bagian utuh kekayaan budaya Nasional dalam kerangka Ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," tegasnya.

Ditegaskan olehnya, aturan berupa Pergub tersebut telah memenuhi persyaratan dan proses penetapan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, Pergub yang diterbitkan itu juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Terlebih Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 itu telah melalui proses fasilitasi, verifikasi dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri RI sehingga dapat diundangkan pada tanggal 26 September 2018 lalu.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Huda Miftachul Huda
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved