Penempatan Aksara Bali Dianggap Bermasalah, Kapolda Bali: Bahaya Ini

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, maka tetap bahasa Indonesia yang menjadi bahasa yang diutamakan.

Penempatan Aksara Bali Dianggap Bermasalah, Kapolda Bali: Bahaya Ini
TRIBUN BALI/ WEMA SATYADINATA
Foto bersama antara pihak Polda Bali, DPRD Bali dan Eksekutif usai menggelar pertemuan tertutup terkait penempatan aksara Bali di Ruang Rapat Gabungan, Kantor DPRD Bali, Rabu (27/11/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Peraturan Gubernur (Pergub) 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali yang sudah diterapkan dengan menempatkan aksara Bali di atas aksara latin mendapatkan reaksi keras dari Polda Bali.

Setelah Pergub turun, maka lembaga pemerintah dan swasta serta perusahaan diwajibkan menempatkan aksara bali pada plang nama perusahaan atau lembaga tersebut baru kemudian bahasa latin ata bahasa indonesia.

Terkait aturan ini, Polda Bali kemudian mendatangi DPRD Bali untuk memberikan saran dan masukannya.

Kabidkum Polda Bali, Kombes Moch Khozin, mengatakan lembaga Kepolisian mempunyai peran untuk mengingatkan lembaga lain baik eksekutif maupun legislatif. 

Menurutnya tujuan utama penggunaan aksara Bali ini adalah melestarikan budaya Bali.

Hanya saja dalam kesempatan itu pihaknya atas perintah Kapolda Bali Irjen Petrus Reinhard Golose,melakukan pelurusan terkait penempatan tulisan yang menggunakan aksara Bali di atas huruf Latin Bahasa Indonesia.

Mahasiswa Unud Teliti Istilah Bahasa Bali yang Mulai Memudar dan Hilang

“Tidak ada kita membedakan atau melarang. Ini hanya sama-sama kita meluruskan. Poinnya adalah agar kedepan Bali tidak dijadikan contoh, (masyarakat menganggap ) di sana bisa (Bali), di sini harusnya juga bisa. Di Bali bisa, kenapa kita tidak,” kata Khozin, usai melakukan pertemuan tertutup dengan pihak Dewan dan Eksekutif di Ruang Rapat Gabungan, Kantor DPRD Bali, Rabu (27/11/2019). 

Untuk mengantisipasi hal itu, lanjut dia, maka landasan dasar hukum yang digunakan adalah UUD 1945 pasal 36, UU nomor 24 tahun 2009 dan UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Maksud dari landasan dasar hukum itu adalah keberadaan aksara Bali menjadi pertimbangan Kapolda agar penempatan penulisannya sesuai dengan aturan dan landasan UUD 1945, UU nomor 24 tahun 2009 dan sumpah pemuda.

Sambungnya, karena Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, maka tetap bahasa Indonesia yang menjadi bahasa yang diutamakan, sehingga penempatan aksara latin seharusnya berada di atas aksara Bali.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Huda Miftachul Huda
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved