Penjaringan Gerindra Bali Masih Sepi Peminat, Akan Koalisi di Pilkada 2020 Jika Tak Ada Kader Maju
Ketua Bappilu DPD Gerindra Bali Ray Misno mengaku, sampai saat ini partainya masih memprioritaskan kader untuk maju bertarung di Pilkada.
Penulis: Ragil Armando | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Bappilu DPD Gerindra Bali, Made Gede Ray Misno mengatakan, partainya baru akan mengambil sikap terkait Pilkada 2020 pada awal tahun depan.
Menurutnya, pihaknya saat ini sedang melakukan penjaringan di enam daerah yang mengadakan Pilkada.
Enam daerah yang akan mengadakan Pilkada tersebut di antaranya Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Karangasem.
Ray Misno mengaku, sampai saat ini partainya masih memprioritaskan kader untuk maju bertarung di Pilkada.
Hanya saja, hingga hari ini belum ada satupun kader yang ikut dalam penjaringan.
“Lihat situasinya nanti. Kalau memang tidak ada kader yang mencalonkan diri, kemungkinan Januari 2020, pihak DPD akan ambil tindakan atau kebijakan,” katanya, Senin (9/12/2019).
Ia juga mengaku bahwa pihaknya tak pernah menekan ataupun mengintervensi DPC dalam melakukan penjaringan calon.
Mengingat, mereka lah yang mengetahui kondisi di daerah.
Begitu juga dengan DPD, hingga kini belum bisa memastikan.
“Saat ini, DPD masih menunggu perkembangan. Kalau situasinya stagnan, tidak ada kader yang mencalonkan diri, DPD kemungkinan akan mengambil tindakan atau sikap. Dalam artian, dengan siapa kami akan berkoalisi agar bisa berpartisipasi dan ikut mencalonkan figur di Pilkada,” paparnya.
Ray Misno menyatakan, Gerindra menyadari kondisi politik saat ini.
Terlebih mendorong para kader yang saat ini duduk di legislatif, cukup susah.
Menurutnya, Gerindra mencoba realistis dalam mengusung calon, khususnya kader internal.
“Konsekuensi politiknya, kalau mereka mencalonkan diri harus mundur dari posisinya di legislatif. Itu jadi dilema juga. Mereka baru saja berkontestasi pada April 2019. Rata-rata baru dilantik pada Agustus dan September 2019. Belum lagi biaya politik yang sudah mereka keluarkan juga tidak sedikit,” jelasnya.
Situasi ini, lanjutnya, paling tidak akan diulas dalam pendidikan politik yang akan digelar DPD Gerindra Bali pada 15 Desember 2019 mendatang.
Menurutnya, pendidikan politik itu juga jadi momen internal partainya untuk melakukan refleksi dan evaluasi.
“Pasti itu (evaluasi). Sekaligus memetakan juga kapasitas partai saat ini. Berhitung juga mengenai peta koalisi dalam konteks persaingan di Pilkada nanti,” tandasnya.
Nantinya, pelatihan politik akan diikuti seluruh kader Gerindra mulai dari DPC hingga PAC.
“Pematerinya, khusus untuk doktrin dan dogma, diberikan internal partai. Dari DPD. Tapi kami juga akan melibatkan akademisi sebagai narasumbernya,” tukasnya.
Hal serupa juga terjadi di tubuh Golkar.
Sekretaris Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry mengatakan, pihaknya saat ini sedang memulai untuk melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah di enam daerah.
Bahkan, untuk mempersiapkan hal tersebut pihaknya telah membentuk tim Pilkada dari level DPD I sampai dengan DPD II di enam kabupaten/kota yang di 2020 mendatang akan melaksanakan Pilkada.
“Tinggal kapan waktunya mulai pendaftaran, itu (ditentukan) dari masing-masing DPD II,” ucapnya, Senin (9/12/2019).
Wakil Ketua DPRD Bali ini menjelaskan, partainya tetap menjadikan hasil survei sebagai acuan dalam penentuan balon kepala daerah.
Survei dilakukan usai penjaringan yang akan dilakukan oleh Golkar paling lambat pada Januari 2020 mendatang.
“Survei itu dimulai setelah pendaftaran di partai,” pungkasnya. (*)