Diseminasi IPEI, Ketimpangan dan Pengurangan Kemiskinan Jadi Perhatian di Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Bappeda Provinsi Bali bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Semeru Research Institut menyelenggarakan acara diseminasi indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI) di Harris Hotel and Convention, Denpasar, Selasa (14/1/2020).

Staf ahli bidang sinergi ekonomi dan pembiayaan Menteri PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dalam indeks pembangunan ekonomi berkelanjutan menggunakan 21 indikator dan 3 pilar utama. 

Pilar pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Kedua, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

Ketiga, perluasan akses dan kesempatan. 

“Jadi pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah,” kata Amalia.

• Pertandingan Sengit, Merpati Bali Kalah Saat Hadapi Sahabat Semarang di Pra Season Srikandi Cup 2020

• Banyuwangi Susun Rencana Strategi Penanggulangan HIV/AIDS

Bila dilihat dari ketiga pilar tersebut, Bali menempati posisi cukup baik, yaitu peringkat kedua dan ketiga masing-masing untuk Pilar pertama dan pilar ketiga.

Bahkan secara keseluruhan IPEI Provinsi Bali berada pada peringkat kedua nasional.

Namun yang perlu mendapat perhatian pemangku kepentingan di Bali adalah pada pilar kedua, karena Bali berada di peringkat kedelapan.

“Itu artinya ada permasalahan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang menjadi perhatian di Bali. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi dan perluasan akses dan kesempatan sudah baik,” terangnya 

Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Semeru Institute melakukan penelitian terkait pembangunan inklusif di Provinsi Bali.

Sehingga pada kesempatan kali ini, Peneliti Utama Semeru Institute, Asep Suryahadi mendapat tugas menyampaikan hasil studi kasus dan juga disagregasi dari hasil indeks pembangunan ekonomi inklusif dari tingkat Kabupaten/Kota se Bali.

Kenapa perlu ada indeks pembangunan ekonomi inklusif?

• Fakta Baru Dari Kasus Penembakan Bus Karyawan Freeport, Pelaku Diduga dari Kelompok Joni Botak

• Kunjungi Black Sand Beach Bersama Raffi Ahmad, Nagita Takut Seusai Ada 55 Nelayan Meninggal

Karena tren global saat ini mengatakan bahwa jika ingin mengukur kesejahteraan suatu negara atau daerah, trennya bukan hanya dihitung dari pertumbuhan ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pembangunan ekonomi bisa berkelanjutan secara inklusif.

Indeks pembangunan ekonomi inklusif diluncurkan pada tahun 2018 oleh Menteri PPN/Bappenas pada acara Indonesia Development Forum.