Dikembangkan Pelaku Pariwisata Internasional, Pulau Tabuhan Bakal Jadi Destinasi Kelas Dunia

TRIBUN-BALI.COM, BANYUWANGI - Pemkab Banyuwangi akan melakukan pengembangan Pulau Tabuhan menjadi destinasi kelas dunia dengan resor-resor unik yang tetap berbasis pada kearifan lokal.

Pengembangan tersebut dilakukan dengan menggandeng perusahaan EBD Paragon asal Singapura melalui sistem perjanjian sewa.

Perusahaan tersebut juga dipercaya menjadi salah satu pengembang kawasan wisata Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di luar negeri, EBD Paragon mengembangkan akomodasi wisata di Dubai, Singapura, dan berbagai negara lainnya.

“Mitra yang akan mengembangkan Pulau Tabuhan juga mendapat kesempatan dari pemerintah pusat untuk memperkuat akomodasi pariwisata di berbagai daerah di Tanah Air, seperti Mandalika dan Labuan Bajo,” jelas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Guntur Priambodo.

• Puluhan Hektare Cabai di Karangasem Diserang Virus Kuning, Petani Gagal Panen Sejak Awal 2020

• Pohon Tumbang di Dusun Bunut Madya Bangli, Hancurkan Bak Penampungan Air

Pulau Tabuhan sendiri adalah pulau kecil tak berpenghuni di perairan Selat Bali, yang masuk kawasan Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo.

Guntur mengatakan, pengembangan Pulau Tabuhan dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas destinasi yang ada di Banyuwangi.

“Pengembang yang akan melakukannya sudah bereputasi internasional, dan mereka punya jejaring luas dengan wisatawan global. Sehingga kami harapkan ini meningkatkan kunjungan wisatawan untuk menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.

“Apalagi, ada kesepahaman bahwa tenaga kerja lokal akan menjadi prioritas, serta ada langkah untuk memberdayakan kelompok wisata Banyuwangi untuk terlibat dalam mata rantai pelayanan berbagai jasa pariwisata mereka,” imbuh Guntur.

Dia menambahkan, pengembangan Pulau Tabuhan juga dilakukan untuk mengoptimalkan aset daerah.

Ini karena audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa banyak aset daerah milik Pemkab Banyuwangi tidak dikelola optimal.

• Tahun 2020 Sulinggih dan Mangku Dapat gaji, Disbud Badung Siapkan Anggaran Rp 11,5 Miliar

• Irfan Bachdim Masuk Daftar Cuci Gudang Pemain Bali United, Ini Statistiknya

"Berdasar hasil audit BPK ditemukan banyak aset Pemkab Banyuwangi yang kurang optimal dimanfaatkan. Karena itu, BPK merekomendasikan mengoptimalkan aset-aset ide tersebut, terutama untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan bisa memberi multiplier effect ke ekonomi masyarakat,” kata Guntur.

Guntur menuturkan, pengembangan Pulau Tabuhan oleh pelaku pariwisata internasional dilakukan sesuai regulasi yang ada, melalui konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan evaluasi dan pendampingan.

Bahkan, penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di depan belasan ribuan warga Banyuwangi saat puncak Hari Jadi Banyuwangi, 18 Desember 2019.

“Ini juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa investasi terukur wajib didukung oleh pemerintah daerah. Dalam proses ke depan sampai seluruh izin tuntas, Pemkab Banyuwangi menggandeng Kepolisian, Kejaksaan, BPK, dan KPK agar semuanya sesuai aturan, dan sekaligus optimalisasi aset daerah ini bisa berdampak positif bagi ekonomi Banyuwangi,” jelasnya.

• Bale Daja Terbakar Diduga Korsleting Listrik, Surat-surat Berharga Ludes, Bejag Rugi Rp 250 Juta