Guru Kontrak Mulai Pakrimik Soal Gaji Awal Tahun Telat, Disdikpora Sebut Guru Tugasnya Ngajar  

Sistem pemberian gaji yang telat di awal tahun, yang terjadi pada tahun 2018 sekan masih terngiang di beberapa guru kontrak di Kabupaten Badung

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Kepala Disdikpora Badung I Ketut Widia Astika 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG – Sistem pemberian gaji yang telat di awal tahun, yang terjadi pada tahun 2018 seakan masih terngiang di beberapa guru kontrak di Kabupaten Badung.

Pasalnya di tahun ini, mereka takut keterlambatan pemberian gaji akan kembali terulang dengan alasan Surat Keputusan (SK) belum ditandatangani Bupati Badung.

Beberapa guru kontrak pun mulai pakrimik terkait masalah tersebut, mereka bertanya-tanya akan gaji yang nantinya mereka peroleh.

Selama ini, setiap awal tahun gaji mereka kadang dirapel dan gaji pun tak berbarengan cair lantaran bergantung pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada masing-masing kecamatan.

Saksi di Jakarta Dua Kali Mangkir Dari Panggilan Polisi, Buntut Kasus Dugaan Penipuan CPNS

Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Selesaikan Perbaikan Jalan Sepanjang 720 Kilometer Dalam 9 Tahun

Kunci Semua Pintu Masuk Sebelum Ditinggalkan, Pasca SDN 1 Baru Dijebol Maling

Salah satu guru kontrak di Kecamatan Kuta Utara pun mengaku beberapa guru kontrak sudah mulai pakrimik terkait masalah gaji di awal tahun.

Pasalnya, gaji di awal tahun selalu telat, sehingga menjadi topik hangat.

“Di sekolah sudah mulai membicarakan itu (Gaji –red). Iya, semoga tidak telat,” ujar guru yang enggan disebutkan namanya, Minggu (19/1/2020).

Pihaknya berharap keterlambatan pemberian gaji di awal tahun tahun tidak terulang lagi.

Jembrana Mengusulkan Jadi Tuan Rumah Porprov Bali 2023

KONI Jembrana Akan Menjaring Atlet Untuk Porprov Bali 2021, Semangat Raih Medali Emas

Dapat Perhatian Serius, Disdik Tabanan Sebut Kemalingan di SDN 1 Baru Jadi Pelajaran Berharga

Pasalnya kini, di Bali khususnya Bulan Februari akan tiba hari raya besar yang akan membutuhkan uang banyak.

“Nanti Februari kan Galungan, kalau gaji tidak cair gimana? Jadi terpaksa minjam kalau tidak cair,” katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (Disdikpora) Badung, I Ketut Widia Astika saat dikonfirmasi terpisah mengatakan untuk guru yang mengeluhkan gaji supaya menemuinya di Dinas Pendidikan.

Ia mengaku akan menerangkan bagaimana proses pencairan gaji tersebut.

Beredar Detik-detik Kecelakaan Mobil BMW yang Kebut-kebutan di Jalan Tol yang Viral di Media Sosial

Berbagai Sumber Air di Bali Tercemar, Pemerintah Dinilai Lalai dalam Penegakkan Aturan Lingkungan

“Guru tugasnya hanya mengajar. Biarkan kita yang mengurus semua itu, bahkan SK-nya sudah kami urus. Nanti kalau ada ada yang nanya suruh ke dinas,” tegas Widia Astika

Pihaknya pun meminta guru tersebut agar menjalankan tugasnya untuk mengajar dengan baik.

Sehingga jika tidak ada masalah maka tetap akan diberikan gaji dan SK-nya akan diperpanjang.

Begitu juga sebaliknya jika guru banyak protes dan tidak maksimal dalam bekerja atau tidak direkomendasi dengan kepala sekolah, maka guru tersebut akan diberhentikan.

“Gajinya akan tetap jalan, yang penting dia (guru –red) kerja yang benar saja. Kalau banyak absen ya kita akan pertimbangkan untuk perpanjang SK-nya,” katanya

“Yang penting mereka harus bekerja dengan baik, karena di Badung calon guru banyak. Kalau guru malas-malas mohon maaf, kita berhentikan saja kalau begitu,” tambahnya.

Disinggung menenai target penyelesaian SK, Widia Astika enggan untuk menjelaskannya.

Pasalnya yang menandatangani SK tersebut adalah Bupati Badung.

“Tugas Bapak Bupati kan tidak hanya tandatangani SK saja. Jadi intinya kalau kerja pasti dibayar,” tegasnya.

Pihaknya menegaskan, di Kabupaten Badung terdapat ribuan guru. Jadi ribuan SK yang juga harus ditandatangani Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

Namun pihaknya enggan merinci jumlah guru yang ada di Badung lantaran mengaku tidak memegang data.

“Guru kontrak ribuan, tapi per Desember 2019 jumlahnya berbeda karena ada yang pindah dan pensiun,” ungkapnya.

Kembali disinggung apakah keterlambatan gaji itu akan kembali terjadi, Widia Astika menegaskan semua itu masih dalam proses.

Ia pun berharap SK tersebut cepat selesai dan para guru bisa dibayar pada awal Februari 2020 ini.

“Kalau guru swasta, mereka kerja dulu sebulan baru dapat gaji.

Jadi intinya buktikan dengan kerja dengan tatap muka, kehadiran maupun yang lain,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved