Perang Harga Kamar Hotel & Vila Murah di Bali Rusak Citra Pariwisata, Dispar Minta Moratorium Hotel

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Agung Rai Suryawijaya mengatakan, pengaturan batas bawah harga kamar hotel ini memang harus dilakukan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat.

Baginya, jika ada hotel yang terlalu membanting harga kamar itu justru akan merusak pasar dan menghancurkan destinasi pariwisata Bali.

“Kita ngomongin quality kan harus termasuk harga, leng of stay, tamunya, produknya, service-nya harus bagus itu,” kata dia.

Jika batas bawah harga kamar hotel ini nantinya dilanggar oleh pihak hotel maka harus ada sanksinya.

Sanksinya bisa saja akan dievaluasi mengenai keanggotaannya di asosiasi.

“masih kita gojlok, baru 80 persen.

Aturan ini harus disempurnakan terus makanya FGD ini kita lakukan sehingga kita banyak mendapat masukan-masukan,” pungkasnya. 

Bali Destinasi Sangat Murah

Ketua PHRI Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Agung Rai Suryawijaya mengatakan, dalam pembahas Ranpergub Penyelenggaraan Tata Kelola Pariwisata Bali ini, memang terdapat masukan dari berbagai macam asosiasi.

Di antaranya yakni mengenai penetapan harga minimum kamar hotel di Bali.

Kata dia, dalam kaitannya dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pariwisata Bali maka harga kamar hotel harus distandarkan, karena Bali ini termasuk destinasi yang sangat murah.

“Bayangkan hotel bintang lima ada dijual sampai Rp 2 juta, profit margin-nya sangat kecil sekali makanya perlu dibuat aturan itu,” kata dia.

Dijelaskan olehnya, mengenai penentuan harga minimum hotel ini nantinya perlu dibahas lebih mendalam, terlebih tipe-tipe hotel cukup banyak.

“Hotel bintang lima berlian ada, yang biasa juga ada, bintang lima diamond ada. Maka dari itu kita akan tampung dulu,” jelasnya. (*)