Akan Dipindah ke Ibu Kota Baru, Ini Respons ASN di Pusat

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo pertama kali mengumumkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi ibu kota baru pada Senin, 26 Agustus 2018 di Istana Presiden, Jakarta Pusat.

Sebagai langkah untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dan Aparatur Negeri Sipil (ASN) ditingkat pusat untuk pindah ke Penajam Paser Utara-Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memastikan seluruh ASN tingkat pusat akan dipindahkan ke ibu kota baru pada 202, seusai pembangunan selesai.

• Kendaraan Bekas Dinas Tak Terurus, Komisi III DPRD Badung Akan Panggil BPKAD

• 37 Peternakan Babi di Jembrana Intensif Semprot Biosecurity, Antisipasi Virus ASF

• Terkuak, Sosok Penipu Putri Arab Saudi di Bali Senilai Rp 512 Miliar, Ternyata Eks Karyawannya Ini

Badan Kepegawaian Negara memprediksi ada sekitar 600.000 ASN di Kementerian/Lembaga yang akan dipindahtugaskan ke Ibu Kota baru.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra oleh sejumlah PNS dan ASN di tingkat pusat.

Lastri, seorang pegawai di salah satu kementerian, mengaku akan sulit beradaptasi jika dirinya ikut pindah ke ibu kota baru, Kalimantan Timur.

"Kalo pindah itu kan perlu rumah, anak yang sekolah perlu tempat, perlu pindah sekolahnya ke sana, tanah kaltim itu kan batu bara, kita nggak tahu rentannya gimana, kebakaran sering ada di sana," ujar Lastri saat ditemui di salah satu kementerian di Jl. Medan Merdeka Timur, Kamis (30/1/2020).

• Kematian Babi Mendadak di Bali Kini Merambat ke Gianyar, 36 Ekor Mati Secara Misterius di Sukawati

• Kronologi 3 Kurir Narkoba Angkut 288 Kg Sabu Tewas Tertembak oleh Polisi, Kapolda: Jaringan Iran

• Buka Rakornas Kemenristek, Presiden Tidak Mau Hasil Riset BRIN Hanya Ditaruh di Lemari

Selain itu, Lastri juga menyayangkan kebijakan pemindahan ibu kota ke Kaltim.

Menurut dia, Jakarta adalah kota yang penuh dengan sejarah sebagai ibu kota Indonesia.

Lastri mengungkapkan, beberapa rekan kerjanya sesama ASN kementerian banyak yang menolak.

Tidak sedikit pula yang berusaha untuk pindah tugas ke daerah lain daripada harus ke Kaltim.

"Banyak yang menolak. Kita banyak yang rencana mau pindah. Ini keinginan, terwujudnya tidak tahu saya, keinginan untuk pindah, gitu," kata Lastri.

• Polisi Selidiki Motif Penganiayaan Pekak Sastra

• Pencemaran Limbah Ternak Babi di Klungkung Hanya Divonis Rp 500 Ribu

• Deretan Nama Pebulutangkis Indonesia yang Sudah Aman di Olimpiade Tokyo 2020

Kendati demikian, Lastri akan tetap akan mengikuti semua instruksi pemerintah, karena kewenangan pemindahan ibu kota ada di tangan presiden.

"Itu wewenang pimpinan ya, presiden. Kalau presiden bilang A, Kementerian bilang A, ya kami mau enggak mau harus ikut," tutur Lastri.

Berbeda dengan Lastri, Irwan, seorang pegawai Kementerian Perikanan dan Kelautan mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kaltim.