Regulasi Objek Wisata Baru di Bangli Belum Terealisasi

“Tidak mungkin warga yang harus memperbaiki angkul-angkulnya sendiri, memelihara rumah saka enem sendiri, sedangkan pemerintah hanya mengambil hasilnya. Oleh sebab itu, untuk segala kerusakan, perbaikan, ke depannya bisa menggunakan subsidi dari imbalan yang diberikan pada pengelola,” ujarnya.

“Jadi sebenarnya pemberian imbalan lebih pada pengelola, juga dibarengi dengan tanggung jawab lebih. Menurut saya ini masuk akal, karena ketika terjadi masalah pada fasilitas di Penglipuran, yang disalahkan bukan Pemda Bangli, melainkan pengelola objek,” terangnya.

Sedangkan mengenai apa yang menjadi kendala dalam penerapan regulasi, bupati dua anak ini menilai lantaran OPD terkait tidak cerdas dalam menjawab.

• Atasi Kemacetan di Kuta Utara, Pemkab Badung Rencanakan Shortcut Desa Tibubeneng - Canggu

• Pertemuan ATOM ke-8 CASP-AP Digelar di Bali, Bahas Isu Teknis Hingga Kemananan Penerbangan

Khususnya saat menindaklanjuti terobosan yang diharapkan.

Salah satu contohnya terkait belum adanya peran pemerintah dalam suatu pengelolaan objek wisata baru.

“Sebenarnya peran pemerintah sangat tinggi. Diantaranya memberikan legalisasi berupa perbup, SK Bupati sebagai desa wisata. Selain itu dalam peningkatan infrastruktur berupa akses jalan, sehingga kendaraan-kendaraan wisatawan bisa berkunjung ke objek yang bersangkutan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Adnyana secara tidak langsung mengakui belum bisa merealisasi keinginan bupati, utamanya dalam hal regulasi sejumlah objek wisata baru.

Ia berdalih penerapan regulasi lantaran pihaknya harus terlebih dulu melihat potensi dari objek wisata.

Walaupun tidak dipungkiri pihaknya sudah sempat melakukan pertemuan dengan objek wisata yang menjadi target, baik Twin Hill maupun Tukad Cepung.

“Memang sudah ada pertemuan, namun belum ada kesamaan persepsi. Dalam hal ini kita masih berupaya melakukan pendekatan kembali pada pengelola objek wisata tersebut,” tandasnya.

(*)