Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Menurun, Iuran BPJS hingga Kebebasan Berpendapat Jadi Pemicu
Penurunanan tingkat kepuasan publik tersebut menjadi lampu kuning bagi Jokowi.
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM- Kepuasan publik terhadap kepemimpinan Joko Widodo ( Jokowi) pada periode kedua menurun.
Penurunan ini dalam rentang waktu 100 hari kerja sejak pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin dibentuk.
Penurunan ini berdasarkan hasil Survei Alvara Research Center.
CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali mengatakan, dibandingkan kepuasan publik pada survei periode sebelumnya, untuk pertama kalinya sejak 2018, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berada di bawah 70 persen.
Penurunanan tingkat kepuasan publik tersebut menjadi lampu kuning bagi Jokowi.
• Statement Final Jokowi: Pilih 260 Juta Penduduk Indonesia, Ketimbang 689 WNI Teroris Pelintas Batas
• Daftar 10 Menteri Jokowi Yang Kerjanya Memuaskan Pada 100 Hari Pertama, 5 Orang Dinilai Mengecewakan
• Bali Kehilangan 1 Juta Turis China, Pemprov Surati Jokowi Soal Dampak Corona & Undang Pers Dunia
"Penurunan tersebut menunjukkan ekspektasi publik yang begitu tinggi belum bisa dipenuhi pemerintah dalam 100 hari pemerintahan yang baru, sehingga menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk lebih memacu kinerjanya di berbagai sektor strategis," kata Hasanuddin dikutip dari rilis yang diterima, Rabu (12/2/2020).
Hasil survei Alvara menunjukkan, tingkat kepuasan publik pada Januari 2020 sebesar 69,4 persen.
Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan publik periode pertama pemerintahan Jokowi pada Januari 2015 sebesar 77,2 persen.
Dari survei tersebut, ada 7 aspek yang memiliki kepuasan tertinggi pada Januari 2020, antara lain transportasi publik sebesar 84,8 persen, pendidikan 84,4 persen, telekomunikasi dan internet 83 persen.
Kemudian, pembangunan infrastruktur 80,9 persen, layanan kependudukan 78,5 persen, kesehatan 77,6 persen, dan kebebasan berpendapat 74,7 persen.
"Walaupun angkanya menurun dibandingkan akhir periode pertama, yaitu Agustus 2019, secara peringkat terjadi perubahan pada 3 besar aspek kepuasan tertinggi di 100 hari awal periode kedua," ucap dia.
Aspek kepuasan terhadap transportasi publik naik menjadi peringkat 1 dari sebelumnya 2 pada Agustus 2019, pendidikan naik ke peringkat 2 dari 3, sedangkan telekomunikasi dan internet turun dari peringkat 1 ke 3.
“Kesehatan, telekomunikasi dan internet, dan kebebasan berpendapat adalah aspek yang mengalami penurunan terbesar bila dibanding tingkat kepuasan pada aspek yang memiliki kepuasan tertinggi pada pengukuran Agustus 2019," kata dia.
Dari hasil survei, iuran BPJS naik dan pembatasan akses internet beberapa waktu lalu juga berpengaruh terhadap penurunan tingkat kepuasan publik.
Sementara itu, tujuh aspek lainnya yang memiliki tingkat kepuasan publik terendah pada Januari 2020 antara lain, peningkatan ekonomi keluarga 64,7 persen, penegakan hukum 63,6 persen, kesejahteraan tenaga kerja 62,2 persen, dan pemberantasan korupsi 61,5 persen.
