Gubernur Koster Muat Dua UU yang Bertentangan, Perda Desa Adat Sempat Tak Disetujui Kemendagri

Gubernur Bali Wayan Koster dalam rancangan perda memuat dua Undang-Undang (UU) yang saling bertentangan satu dan lain.

Gubernur Koster Muat Dua UU yang Bertentangan, Perda Desa Adat Sempat Tak Disetujui Kemendagri
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Amal Malik memberikan keterangan kepada awak media dalam Rapat Kerja Percepatan dan Penyaluran Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Tingkat Provinsi Bali di Agung Room Hotel Grand Inna Bali Beach, Denpasar, Selasa (25/2/2020) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ternyata sempat tidak disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penyebabnya karena Gubernur Bali Wayan Koster dalam rancangan perda tersebut memuat dua Undang-Undang (UU) yang saling bertentangan satu dan lain.

Regulasi yang dibenturkan oleh Gubernur Koster yakni UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam UU Nomor 6 tahun 2014, kewenangan terhadap desa adat merupakan milik dari kabupaten dan kota.

Polisi Tetapkan 3 Tersangka dalam Tragedi Susur Sungai & Komentar Sri Sultan Soal Kepala Sekolah

Berbeda dengan Sensus Periode Sebelumnya, BPS Bali Sosialisasikan SP 2020 di Makorem 163 Wira Satya

Kick-Off Liga 1 2020 Tinggal Lima Hari, 188 Pertandingan Akan Disiarkan Secara Live

"Bukan kewenangan provinsi," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Amal Malik di Rapat Kerja Percepatan dan Penyaluran Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Tingkat Provinsi Bali di Agung Room Hotel Grand Inna Bali Beach, Denpasar, Selasa (25/2/2020).

Akibatnya, kata Malik, semua pihak di Jakarta menolak keberadaan Perda Desa Adat yang diajukan oleh Gubernur Koster.

Karena adanya penolakan, Malik akhirnya mengundang Gubernur Koster ke Jakarta bersama sejumlah pemangku kepentingan lainnya seperti Dirjen Desa, Kemenkumham dan Biro Hukum.

"Saya katakan (dalam pertemuan itu) Bali ini tidak memiliki kekhususan, tapi memiliki kekhasan. Kita harus menghormati kekhasan yang dimiliki oleh Bali. Sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan," kata dia.

Begini Kata Indra Sjafri Soal Hubungannya dengan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong

Begini Kata Indra Sjafri Soal Hubungannya dengan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong

Tak Pikirkan Cetak Gol, Pemain Bali United Melvin Platje Sebut Menang Lebih Penting

Malik dalam pertemuan itu menegaskan bahwa dalam UU Nomor 23 tahun 2014 juga memuat tentang kearifan lokal yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved