Tata Kelola Pemprov Bali Dinilai Masih Konvensional, Tanda Tangan Pejabat Kini Mulai Pakai Barcode

Akibatnya, tata kelola Pemprov Bali dinilai kalah maju dibandingkan dengan daerah yang lainnya.

Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Sekda Dewa Indra saat ditemui di Hotel Inna Jalan Veteran, Denpasar, Kamis (31/10/2019) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Sistem tata kelola pemerintahan provinsi Bali selama ini dinilai masih konvensional.

Akibatnya, tata kelola Pemprov Bali dinilai kalah maju dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Hal ini diakui langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali I Dewa Made Indra.

“Sejak saya jadi Sekda, saya merasa bahwa tata kelola birokrasi kita masih sangat konvensional. Sementara di dunia sana, di sebelah kita, di kiri kanan kita, instansi vertikal, kementerian/lembaga, sudah begitu maju," kata dia. Hal itu Sekda Dewa Indra katakan saat melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama tanda tangan elektronik (TEE) dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Rabu (4/3/2020).

Menurutnya, di era sekarang ini, hampir semua pemerintahan sudah bergerak menggunakan teknologi digital untuk tata kelola birokrasinya.

RS Universitas Udayana Siap Jadi Ruang Isolasi Apabila Ada Peningkatan Kasus Covid-19 di Bali

BREAKING NEWS: RSUD Buleleng Siap Jadi Rujukan Pasien Suspect Corona, Bisa Tampung 10 Pasien

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali untuk mulai menerapkan sistem TTE mulai tahun 2020.

Dengan menggunakan sistem elektronik, tanda tangan pejabat dilingkungan Pemprov Bali khususnya untuk surat menyurat tidak lagi menggunakan cara manual, melainkan sudah melalui sistem barcode.

“Untuk memulai ini Kadis Kominfos sudah merancang berbagai hal yang intinya yang sesuai saya sampaikan. Kita harus membangun ekosistem yang cocok untuk penerapan teknologi informasi dalam tata kelola birokrasi,” tuturnya.

TTE ini, kata Sekda Dewa Indra, hanya salah satu saja dari seluruh komponen elektornok di Pemprov Bali.

Dirinya berkeinginan untuk membangun yang lebih besar lagi melalui program Bali Smart Island yang sedang dikerjakan oleh Dinas Kominfos.

Bagi Sekda Dewa Indra, Pemprov Bali lumayan tertinggal dibandingkan dengan daerah lain dalam penerapan TTE.

Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima olehnya, Pemprov Bali menjadi provinsi yang ke-18 dalam penerapan TTE.

“Jadi kita bukan di depan ini, di tengah-tengah. Jadi jangan pikir langkah kita di depan dari yang lain,” tuturnya.

BBPOM di Denpasar-Disperindag Bali Edukasi Perajin Arak Bali

Bersama Anggota Komisi VI DPR RI, BPOM Edukasi Perajin Arak Bali

Oleh karena itu, ia mengakui bahwa dalam penerapan TTE ini cukup memaksa.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved