Tak Terpengaruh Oleh Turunnya Kunjungan Wisatawan, Sekda Gianyar Sebut Pendapatan PHR Lampaui Target

TRIBUN-BALI, GIANYAR – Turunnya jumlah kunjungan wisatawan Per Februari 2020 ini, disebut tidak berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Gianyar, dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR).

Bahkan, Sekda Gianyar menyebut pendapatannya melampaui target, yakni 117 persen.

Meski demikian, pihaknya tidak mau jumawa, dan akan tetap menyiapkan opsi antisipasi terhadap penggunaan anggaran, seandainya pendapatan Per Maret 2020 mengalami penurunan.

 Dan, ketika pemerintah pusat memberlakukan pembebasan PHR selama enam bulan.

• Pasca Pendaki Meninggal di Gunung Batur, Warga Gelar Upacara Mecaru dan Guru Piduka

• Gara-Gara Miras, Hendrik Sayat Leher Rekannya

• Dalam Satu Titik Dipasang Sampai 22 Tiang Fiber Optic, Dewan Panggil Dinas PUPR dan Kominfo Denpasar

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Gianyar, kunjungan Per Februari 2020 mengalami penurunan signifikan akibat isu Virus Corona.

Januari 2020 angka kunjungan pada objek wisata yang dikelola Pemkab Gianyar mencapai 116 ribu orang, dan pada Februari 2020 turun drastis ke angka 92 ribu orang.

Sekda Gianyar, Made Gde Wisnu Wijaya, Senin (9/3/2020) tidak menampik angka tersebut.

Namun pihaknya menegaskan, penurunan kujungan tidak berpengaruh pada pendapatan, khususnya dari sektor PHR Per Februari 2020.

Malahan, kata dia, pendapatan Gianyar melampaui target.

“Sampai dengan akhir Februari, untuk pendapatan utama di sektor pariwisata, hotel dan restoran, kita ada pelampauan terget capaian, sekitar 117 persen,” ujar Wisnu.

Wisnu menilai, kondisi tersebut karena segmen PHR Gianyar berbeda dengan kabupaten lain, seperti Badung.

Bahkan di Badung sendiri, Per Februari 2020, pendapatan dari PHR mengalami penurunan.

 “Saya sempat ngobrol dengan Sekda Badung, pendapatan mereka dari PHR turun. Kita beda, kita malah melampaui target. Itu karena segmen kita beda, kalau di Badung kan banyak hotel murah,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya tetap melakukan langkah antisipasi.

 Mulai dari antisipasi jika pendapatan mengalami penurunan, hingga antisipasi ketika pemerintah pusat memberlakukan enol PHR selama enam bulan.

 Jika pemungutan PHR ditiadakan, tentu pendapatan Gianyar akan kolap, karena PHR merupakan pedapatan utama Gianyar.

Namun dia memastikan hal itu tidak akan terjadi, lantaran pemerintah pusat, akan memberikan dana hibah sesuai pendapatan yang hilang.

“Nanti kita hitung berapa pendapatan yang hilang dari peniadaan pungutan PHR, nanti kita ajukan ke pemerintah pusat. Nanti pusat akan memberikan kita dana hibah sesuai pendapatan yang hilang. Terkait kapan itu diberlakukan, kami masih menunggu regulasi dari pusat, apakah nanti itu dalam bentuk Inpres atau Kepres,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan antisipasi lain agar tidak terjadi permasalahan anggaran di kemudian hari.

 Yakni melakukan rasionalisasi anggaran. “Kita hitung dulu pendapatan di bulan Maret ini. Kalau nanti di bulan ini target tidak tercapai, baru kita akan mereskejuling kegiatan, termasuk memilah pekerjaan yang tidak strategis. Nanti pasti ada rapat untuk merasionalisasikan anggaran,” ujarnya. (*)