Pemprov Bali Kurangi Kunjungan ke Luar Daerah, Ini Alasannya

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan, bahwa di era kepemimpinannya saat ini, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah mulai mengurangi kunjungan ke luar daerah.

Hal semacam ini dilakukan karena kunjungan ke luar daerah dianggap tidak produktif dan memakan biaya tinggi.

"Jangan terlalu banyak kunjungan ke sana kemari, ujung-ujungnya cuman nyari SPJ doang. Terus pulangnya endak bawa apa-apa lagi. Jadi uang habis untuk sesuatu yang tidak produktif," kata Gubernur Koster.

Hal ini Ia katakan saat membuka lomba jambore Hari Kesatuan Gerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) Provinsi Bali tahun 2020 di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Selasa (10/3/2020).

• Mewabahnya Covid-19, Gubernur Koster Minta TP PKK Cek Dampaknya Pada Sektor Kerajinan di Bali

• Isyana Sarasvati Menangis Ditanya Anang Hermansyah dan Maia Estianty Soal Penampilannya Ini

• Jahe Merah di Pasar Badung Tembus Rp 100 Ribu Perkilogram

Menurutnya, sangat disayangkan ketika anggaran habis hanya dipakai untuk kegiatan yang tidak produktif.

"Lebih baik anggaran dipakai untuk sesuatu yang produktif, bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat," pintanya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster juga meminta PKK untuk tidak melakukan kunjungan sampai ke luar daerah, terutama yang berkaitan dengan melaksanakan kebijakan pemberantasan sampah.

Seperti diketahui, Gubernur Koster meminta seluruh jajaran PKK mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota hingga desa untuk melaksanakan dua kebijakan Pemprov Bali.

Kebijakan itu yakni bekaitan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Pergub Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

"Nah kalau berbicara pengelolaan berbasis sumber ini yang paling berperan adalah ibu-ibu. Karena di rumah tangga ini. Kalau sudah di rumah tangga pasti yang paling menentukan jadi ibu rumah tangga," jelasnya.

Dalam menjalankan kebijakan ini, Gubernur Koster meminta agar PKK di Bali melakukan kunjungan ke Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Menurutnya, Desa Punggul telah mampu menjalankan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber tersebut.

"Sangat bagus, saya kira itu bisa kita contoh," kata Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng itu.

Ia mengatakan, mungkin saja di desa-desa lainnya di Bali ada juga yang sudah melakukan pengelolaan sampah dengan baik.

Oleh karena itu, ia meminta kepada PKK untuk lebih banyak berjalan-jalan ke desa.

"Enggak usah studi banding jauh-jauh sampai ke Eropa gaya-gayaan. Di sini saja studi banding, orang ada di sini keterampilannya, kearifan lokalnya," katanya. (*)