Dana Tak Terduga di APBDes Bisa Dimanfaatkan untuk Penanganan Corona, Ini yang Dikatakan Riana Putra

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Pemerintah kabupaten Bangli mengimbau agar seluruh desa di Bangli, Bali memanfaatkan APBDes untuk antisipasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Hal ini merupakan upaya tindak lanjut mengingat adanya 181 warga Bangli yang masuk dalam status pemantauan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dewa Agung Bagus Riana Putra menjelaskan, Dana Desa sejatinya bisa digunakan oleh masing-masing desa untuk upaya pencegahan penyebaran wabah virus Corona.

Hanya saja, Riana mengatakan Dana Desa yang teralokasi di APBDes saat ini justru telah terurai sesuai perencanaan.

• Koster Terbitkan Surat Imbauan Larang Warga Bali Keluar Rumah, Waspadai Penyebaran Covid-19

• Gianyar Nyepi Dua Hari, Perbatasan Ditutup, Dijaga Ketat Aparat dan Pecalang

• BREAKING NEWS - Beberapa Pasar di Klungkung Ditutup Saat Ngembak Geni

“Kalau itu diubah kan perlu proses panjang,” ujar Riana, Selasa (24/3/2020).

Pihaknya tidak menampik pemanfaatan dana desa ini telah tertuang dalam instruksi presiden No. 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan badang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Hal yang sama juga telah disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Namun untuk mengubah kegiatan yang telah terproses serta disosialisasikan pada masyarakat, tentunya perlu proses musyawarah desa.

Selain itu juga proses pengubahan kegiatan dengan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), hingga mengubah dalam aplikasi system keuangan desa (Siskeudes).

Karenanya dengan berbagai pertimbangan tersebut, Riana menilai perlu langkah cepat preventif dalam penanganan Covid-19.

Dalam hal, yang paling memungkinkan untuk dimanfaatkan adalah dana tak terduga yang diplot pada APBDes masing-masing desa.

“Dana tak terduga itu (bisa) digunakan untuk sub bidang belanja bencana alam,” ucapnya.

Nominal anggaran dana tak terduga tidak sama masing-masing desa.

Riana menegaskan varian besaran tersebut kembali pada kemampuan masing-masing desa untuk mengaggarkan.

Sebab pihaknya di Kabupaten tidak ada menetapkan, ataupun mencampuri pengalokasian APBDes.