DPR Minta Pemerintah Perhatikan Dampak Sosial Kalau Dilakukan Karantina Wilayah di Jabodetabek

TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah dalam waktu dekat akan menggelar rapat untuk membahas peraturan pemerintah terkait karantina wilayah.

 Wacana itu sedang dipertimbangkan sebagai upaya untuk mengendalikan laju penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Tanah Air.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, pemerintah seharusnya dapat bertindak lebih cepat dalam mengatasi penyebaran ini.

 Upaya preventif seharusnya dapat dilaksanakan lebih dini, misalnya dengan karantina wilayah Jabodetabek.

• Dewan Minta Agar Karantina Mandiri PMI Asal Bali Tetap Diawasi

• Pemerintah Provinsi Hubei China Tak Temukan Laporan Kasus Baru Virus Corona Selama 6 Hari Kebelakang

• Senyum Seorang Tukang Batu

Namun, harus ada persiapan yang sangat matang untuk meminimalisasi dampak sosial jika pada akhirnya pemerintah menerapkan karantina wilayah.

 Salah satunya terkait memastikan suplai kebutuhan pokok terjaga.

"Hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan pendistribusian makanan dan kebutuhan pokok secara langsung ke rumah warga yang benar-benar membutuhkan," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2020).

Dia juga mencontohkan, pemerintah harus dapat memastikan bahwa apotek dan supermarket tetap buka, meski dengan pembatasan baik itu waktu operasi hingga jumlah barang yang dibeli.

Sahroni juga menyarankan, aparat keamanan baik itu TNI maupun Polri harus meningkatkan protokol keamanan mereka.

Patroli wilayah hingga tingkat kecamatan harus dilakukan agar proses pengawasan dapat berjalan dengan lebih baik. Sahroni menuturkan, menerapkan karantina bukan perkara yang mudah.

Pasalnya, hal itu akan berdampak terhadap sektor perekonomian masyarakat.

 "Tapi, sekarang yang utama adalah bagaimana kita menyalamatkan nyawa bangsa dengan memutus mata rantai virus, yaitu dengan segera melakukan lockdown. Karena jika tidak maka akan terjadinya financial and human crisis secara bersamaan," ucapnya.

Hal terakhir yang tak kalah penting yaitu memperbanyak layanan hotline Covid-19. Bahkan, jika diperlukan setiap wilayah ada satu hotline.

Tujuannya, agar tidak ada lagi yang kesulitan untuk menghubungi tenaga medis untuk meminta pertolongan maupun ambulans.

Episentrum Hingga Minggu (29/3/2020) siang terdapat 1.285 kasus Covid-19 di Indonesia.