Anggota Dewan Sebut Anggaran Ratusan Triliun yang Digelontorkan untuk Corona Rawan Dikorupsi

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR fraksi PKS Mardani Ali Sera mengkritisi pemerintah yang mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan pada saat rapat paripurna DPR tanggal, Kamis (2/4/2020).

Ia mencurigai adanya kepentingan istimewa kepada pejabat untuk kebal hukum dan membuka peluang korupsi baru.

“Mari kita Awasi Implementasi Perpu No 1 Tahun 2020 yang sudah ditekan Presiden Jokowi pada tanggal (31/3) yang lalu. Ada peluang justru membuka masalah krisis ekonomi yang lebih luas karena pemerintah akan mengelontorkan dana 405,1 Triliun untuk penanganan Covid-19,” kata Mardani, Kamis (2/4/2020) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

• Suami Dicopot dari Jabatannya sebagai Kapolsek, Ini Sosok Selebgram Rica Andriani & Bisnisnya

• Arema FC Dapat 4 Sanksi dari Komdis PSSI, Ada Denda Rp 100 Juta

• Dukung Work From Home dan Belajar di Rumah, XL Axiata Perpanjang Gratis Akses 2GB/Hari

Dia berpendapat apabila tidak diawasi secara serius pelaksananayanya sangat berpotensi mengistimewakan pejabat agar kebal hukum dan membuka peluang korupsi baru yang lebih besar.

"Kita mesti belajar dari krisis tahun Tahun 1998 karena mega korupsi BLBI 600 T. Ada peluang hal itu bisa terjadi lagi jika tidak diawasi dan transparan pelaksanaan Perpu ini dan juga membawa dampak lanjutan," ucap Mardani.

Anggota DPR Dapil Jakarta Timur itu mengimbau Pemerintah agar untuk menyalurkan dengan tepat dana 405,1 Triliun itu kepada 11 juta warga tidak mampu yang paling besar terkena dampak slow down ekonomi karena Pandemik Covid-19.

"Saya minta tidak hanya data dari Program Keluarga Harapan (PKH) saja sasaran program stimulus ekonomi ini, pedagang warteg, warung padang, ojek online, pak polisi cepe, tukang parkir, kondektur, sopir mikrolet, pedagang pasar, pedagang asongan, gerobak makanan, petani, nelayan, dan lain sebaginya juga harus bisa merasakan manfaatnya," ujarnya.

• Akibat Pandemi Covid-19, 3.481 Orang Pekerja Migran Indonesia Pulang Ke Bali

• Risiko Yang Harus Ditanggung Seleb K-Pop Kim Jaejong JYJ Karena Candaan Soal Corona

• Karantina Bisa Memengaruhi Kesehatan Mental, Begini Cara Menangani dan Mengurangi Efeknya

Wakil Ketua BKSAP DPR RI itu juga mendesak pemerintah melalui Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk memberikan perlindungan kepada warga negara indonesia (WNI) di luar negeri.

"Saya minta WNI kita juga diperhatikan serius oleh Pemerintah karena sudah 202 negara yang sedang berjuang melawan penyebaran Covid-19," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menambah belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia sebesar Rp 405, 1 triliun.

Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan kepada sejumlah sektor belanja. Dari jumlah tersebut Rp 110 triliun dialokasikan untuk Jaring Pengaman Sosial.

"Total anggaran tersebut akan dialokasikan 75 triliun belanja bidang kesehatan, 110 triliun untuk perlindungan sosial, 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dan 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama UMKM," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anggaran Ratusan Triiunan untuk Corona Dinilai Rawan Dikorupsi