Mereken Rupiah Marhaen

Namun, rata-rata angkanya tambun pada level miliar sampai triliunan rupiah.

Presiden Joko Widodo bahkan sudah menginstrusikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menegur daerah yang belum mengalokasikan dana untuk  Covid-19.

Pandemi corona yang menelan korban jiwa hari demi hari ini merupakan musibah luar biasa sehingga harus ditangani lewat cara luar biasa pula.

Dana jangan sampai menjadi perintang.

Kira-kira begitu pesan Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan RI dalam sejumlah kesempatan.

Lalu mengapa OPD ragu-ragu? Sebaiknya tuan jangan buru-buru memvonis pemerintah daerah lamban mengeksekusi.

Sikap tersebut dapat dimaklumi.

Sebab birokrasi di negeri ini punya mekanisme kerja tak seenteng memakai masker pada level implementasi.

Apalagi urusan duit. Salah kelola penjara menanti.

Maka diperlukan payung hukum sahih serta petunjuk teknis operasional yang jelas dan tidak mengangkangi regulasi.

Pun tak abai terhadap pertanyaan, apa urgensi penggunaan dana tersebut?

OPD tentu tidak asal mengajukan proposal atas nama corona.

Prinsip kehati-hatian tetap mereka kedepankan ketika hendak membeli masker,hand santitizer, disinfektan, Alat Pelindung Diri (APD) atau kebutuhan lainnya terkait Covid-19.

Keraguan sejumlah OPD di Kabupaten Bangli tersebut dapat dimengerti konteksnya.

Mungkin suasana batin yang sama juga dialami pimpinan dan OPD di daerah lainnya di Provinsi Bali dan luar Bali.