Mereken Rupiah Marhaen

TRIBUN-BALI.COM - ADA secuil kisah menarik dari Bangli, daerah sejuk subur sumber air melimpah bagi Bali.

Di sana pemerintah kabupaten mengalokasikan dana Rp 33 miliar untuk penanganan Covid-19.

Lumayan besar.

Maklum Bangli sejauh ini mencatat jumlah orang terjangkit virus corona nomor dua terbanyak di Pulau Dewata setelah Kota Denpasar.

Pemerintah mutlak memberi perhatian sungguh-sungguh.

Namun, sampai tanggal 15 April 2020, dari dana yang disiapkan sebesar Rp 33 miliar tersebut baru dicairkan Rp 600 juta. Cuma nol koma nol sekian persen.

Cilik amat. Apa pasal?

Kepada rekanku jurnalis Harian Tribun Bali, M Fredey Mercury, Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, I Ketut Riang menyebut ada semacam keraguan dari pimpinan dan staf OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Mereka ragu segera mencairkan dana tersebut untuk penanganan Covid-19. Padahal, menurut Riang, dalam beberapa kali rapat, Bupati Bangli I Made Gianyar sudah memerintahkan OPD segera mencairkan dana mengingat saat ini merupakan kondisi emergency. Darurat!

Bupati Bangli pun sudah menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) mengenai refocusing anggaran.

Jadi mengapa takut?

“Yang penting tidak ada penyalahgunaan anggaran untuk memperkaya diri. Rapat hari ini kembali ditegaskan agar PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun Bendaraha OPD agar tidak ragu-ragu gunakan uang yang memang khusus untuk covid. Sehingga anggaran yang tersedia cepat dieksekusi,” kata Riang, Rabu lalu.

Semua pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia hari-hari ini memang menempuh langkah sebangun yaitu mengalihkan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Pandemi global ini masuk kategori urusan super prioritas karena soal hidup dan mati. Tak boleh dipandang remeh.

Setiap daerah alokasikan dana dalam jumlah berbeda sesuai kondisi setempat.