Sugawa Korry Minta Pemprov Karantina PMI di Tempat yang Layak

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry mengaku pihaknya khawatir dengan longgarnya karantina mandiri terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di desa-desa.

 Ia mengaku bahwa hal tersebut membuat dampak terhadap transmisi lokal di Bali.

Pria yang juga Wakil Ketua DPRD Bali ini mencontohkan seperti yang terjadi di wilayah Bangli dan Karangasem.

Pihaknya juga mengaku mendapat laporan-laporan tersebut dari Satgas Covid-19 Golkar Bali yang ada di daerah-daerah se-Bali.

• DPD Dapil Bali Terima 177 Aduan Masyarakat Soal Restrukturisasi Kredit, Diserahkan ke OJK Hari Ini

• Striker Bali United Spaso Optimis Liga I Indonesia Kembali Bergulir Juli Mendatang

• Cerita Dirut Garuda Indonesia Soal Mahalnya Harga Sewa Pesawat

Pihaknya pun berharap hal serupa tidak terjadi di daerah-daerah lain di Bali.

"Kekhawatiran saya terkait longgarnya karantina mandiri terhadap PMI di desa, telah berdampak terhadap transmisi lokal seperti di Bangli dan di Karangasem, mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain," katanya, Rabu (29/4/2020).

Pun begitu, pihaknya mengkhawatirkan apabila pola-pola karantina seperti itu masih dilakukan. Maka, pihaknya khawatir justru akan berdampak pada transmisi lokal secara lebih luas, ini dikarenakan lemahnya pengawasan isolasi di desa-desa.

"Tetapi kalau polanya tetap seperti sekarang ini, saya tetap semakin khawatir dari imported case atau PMI, berdampak terhadap transmisi lokal secara lebih luas, karena lemahnya pengawasan isolasi di desa-desa," ungkap dia.

Untuk itu, pihaknya selaku Ketua DPD I Golkar Bali sekaligus Wakil Ketua DPRD menyarankan kepada pemerintah daerah agar para PMI wajib dikarantina dan ditempatkan pada tempat yang layak seperti misalnya hotel.

"Saya tetap pada usul saran dan masukan, PMI wajib karantina, dilaksanakan ditempat yang layak atau hotel yang layak," paparnya.

Selain itu, guna menjamin tingkat disiplin dan pengawasan karantina tersebut. Pihaknya meminta agar kepolisian dapat ikut mengawasi di tempat tersebut.

"Untuk menjamin tingkat disiplin dan pengawasan ditugaskan aparat polisi dengan jumlah personil yang memadai," jelasnya.

Bahkan, pihaknya berharap Pemprov Bali dapat menyiapkan anggaran operasional bagi para petugas tersebut.

Anggaran tersebut menurutnya dapat dilakukan secara sharing dengan pemerintah kabupaten/kota.

"Atas penugasan tersebut, disiapkan anggaran operasional yang cukup untuk para petugas atau aparat tersebu. Untuk menjamin terlaksananya karantina secara tertib atau disiplin di tempat yang layak, Pemprov bantu atau sharing anggaran, untuk kabupaten/kota se-Bali," terangnya.

Tak hanya itu, Golkar juga meminta pemerintah untuk menyediakan alat rapid test dan Alat Pengaman Diri (APD) yang cukup memadai. Ini dilakukan sebagai pencegahan yang optimal terhadap penyebaran virus tersebut.

"Agar disediakan alat rapid test yang cukup, sehingga jadwal rapid test tepat waktu, dan APD yang memadai untuk petugas-petugas di RSU dan puskesmas," pintanya.

Sugawa Korry juga meminta agar kebijakan pembagian tugas antara Pemprov dengan Pemkab dan Pemkot dievaluasi kembali.

Khususnya, bagi kabupaten/kota yang memiliki jumlah PMI yang besar dan APBD yang terbatas.

"Kebijakan pembagian tugas antara provinsi dan kabupaten/kota mohon agar dievaluasi lagi, terutama untuk kabupaten yang besar jumlah PMI-nya dan terbatas APBD-nya," tandasnya.

Pihaknya juga berharap agar kesiapan kamar bagi perawatan positif Covid-19 harus dipastikan cukup. "Evaluasi kesiapan kamar yang tersedia untuk perawatan positif Covid-19," paparnya.

Ia juga mengaku bahwa pihaknya sudah menyampaikan terkait hal tersebut kepada Gubernur Bali, Wayan Koster dan Sekda Bali, Dewa Made Indra.

"Sudah saya sampaikan ke Gubernur dan Sekda," tukasnya. (*)