Bali Diharapkan Jadi Provinsi Pertama yang Terbebas dari Covid-19

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengaku mendapat telepon dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam sambungan telepon itu, Luhut mengatakan bahwa pihaknya telah memonitor penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Bali.

Bahkan hasil monitoring tersebut sudah dilaporkan dan dibahas dalam rapat kabinet bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Beliau menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Bali sudah berjalan dengan baik," kata Koster saat melakukan konferensi pers di rumah jabatannya, Senin (4/5/2020) petang.

Oleh karena itu, Koster selaku Gubernur dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali mengaku mendapatkan arahan agar penanganan pandemi ini terus ditingkatkan sehingga hasilnya semakin baik.

• Jokowi Pertimbangkan Ganti Cuti Lebaran Idul Fitri ke Akhir Juli, Berdekatan Hari Raya Idul Adha

• Bali Duduki Posisi Terendah Keempat Penambahan Pasien Positif Covid-19

• Sempat Cekcok Dengan Suami, Wanita di Kecamatan Banjar Nekat Gantung Diri

Menurut Koster, Luhut mengharapkan Bali menjadi provinsi pertama yang terbebas dari pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Saya target ini lebih cepat selesai," imbuh Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng itu.

Maka dari itu, Koster mengaku terus memantau dengan tajam perkembangan Covid-19 di Bali seraya terus memperbaharui kebijakan.

Berbagai intervensi kebijakan itu dilakukan guna menekan laju penambahan pasien yang positif, mendorong peningkatan pasien sembuh dan mengerem pasien yang meninggal.

"Jadi karena itu, fasilitas kesehatannya terus ditingkatkan," kata mantan anggota Komisi X DPR RI Dapil Bali itu.

• Tagihan Air Rumah Tangga Kurang dari 10 Meter Kubik Langsung Dianggap Lunas oleh PDAM Badung

• Mahasiswa Undiksha Hadirkan Pameran Online, 80 Karya Telah Terposting

• Pemerintah RI Segera Produksi Alat Rapid Test Sendiri, Begini Rincian Komponennya

Di sisi lain, Koster mengatakan bawah Luhut juga mengapresiasi desa adat di Bali yang dilihat mempunyai peran yang sangat besar dalam mencegah penyebaran Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

"Jadi ini sampai mendapat pemantauan dari pemerintah pusat. Sampai seperti itu perhatiannya," tutur Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu.

"Jadi beliau sangat mengapresiasi peran desa adat dan tentu juga bersama desa yang mampu menjaga wilayahnya dengan sangat ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini," imbuhnya.

Menurut Koster, keberadaan desa adat di Bali memang mempunyai keunggulan luar biasa dalam mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

Apalagi desa adat kini telah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Gotong-Royong yang melaksanakan tugasnya selalu bersinergi dengan desa dinas.

• Ini Pelaku Bisnis dan Industri yang Terima Penggratisan Listrik dan Cara Mendapatkannya

• Pemkab Banyuwangi Segera Salurkan Paket Sembako pada 21.700 KK

• 6 Pasien Positif Covid-19 di Kota Denpasar Sembuh, 2 PMI Dinyatakan Positif

"Jadi betul-betul peranannya nyata," tegas Koster.

Meskipun penanganan pandemi Covid-19 di Bali disinyalir sudah berjalan dengan baik, Koster menganggap bahwa hal tersebut harus dimantapkan atau ditingkatkan.

Hal itu dapat dilakukan secara bersama-sama antara Gugus Tugas Provinsi, Gugus Tugas kabupaten dan kota se-Bali, Desa Adat maupun Desa, Satgas Gotong Royong Desa Adat, relawan desa, dan para pihak serta masyarakat.

Oleh karena itu, Koster mengimbau dan menegaskan kembali berlakunya Instruksi Gubernur Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Bali.

Dalam instruksi itu, masyarakat diminta benar-benar berperilaku tertib dengan disiplin sosial yang tinggi untuk belajar, bekerja dan beribadah di rumah serta membatasi aktivitas dan interaksi dengan masyarakat di luar rumah.

• Ambil HP di Dasboard Motor, Dagang Busung di Pasar Mengwi Diamankan Polisi

• Non KTP Badung juga Punya Andil, FSP Bali Harap Insentif Tak Hanya untuk Pekerja Ber-KTP Badung

Selain itu, dalam instruksi tersebut juga ditegaskan untuk memperkuat pembatasan kegiatan keramaian dan obyek wisata; memperkuat pembatasan kegiatan adat dan agama; serta memperkuat pembatasan masyarakat melakukan perjalanan ke luar-masuk ke Bali.

Pembatasan perjalanan keluar-masuk Bali dikecualikan untuk angkutan logistik, keperluan penanganan kesehatan, penanganan keamanan, dan tugas resmi dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

Tak hanya itu, Koster juga meminta adanya pengetatan pengawasan dan seleksi terhadap perlintasan orang atau penumpang di Bandar Udara (Bandara) Internasional I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Benoa serta pelabuhan lainnya.

"Jadi ini betul-betul harus kita perketat. Karena itu saya sudah menugaskan tim untuk selalu berjaga di lapangan," paparnya.

Koster juga mengimbau agar para Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus disiplin dalam menjalankan karantina. Mereka tidak diperkenankan untuk keluar kamar, menerima tamu termasuk keluarga. Jika ada PMI yang melanggar, Koster meminta agar aparat keamanan melakukan penindakan.

Dirinya mendengar, selama menjalani karantina ada PMI yang keluyuran, bahkan hingga ke pantai dan melakukan pesta minuman keras. "Jadi tidak boleh nakal PMI dan ABK ini, karena berisiko, membahayakan orang lain. Jadi endak boleh bengkung ini. Sudah ditangani oleh pemerintah dengan baik, lakukan dengan disiplin," pintanya.

Kepada bupati dan wali kota se-Bali, Koster meminta agar ada pembatasan beroperasinya pasar tradisional dan pasar modern.

Pembatasan jam operasional pasar itu juga dilakukan dengan tetap menjaga jarak atau tidak berkerumun, harus menggunakan masker dan mengikuti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

"Jangan magrudugan berbelanja, jangan berkerumun, antre bergiliran. Dagang boleh buka tapi jaga jarak supaya tidak terjadi penularan kalau ada yang terkena Covid-19," tuturnya.

"Saya mengajak semua pihak bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam penanganan Covid-19 atas kesadaran yang tinggi bahwa pandemi COVID-19 merupakan tugas semua pihak, pemerintah dan masyarakat," tegas Koster. (*)