Diundang Dewan, Sejumlah Camat di Badung Keluhkan Anggaran Satgas Covid-19 di Tingkat Kecamatan

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Badung mengundang seluruh camat di Gumi Keris.

Keenam camat di Badung pun diterima pimpinan dewan DPRD Badung dalam hal ini Ketua DPRD Badung I Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua DPRD Badung I I Wayan Suyasa, dan Wakil Ketua II DPRD Badung I Made Sunarta di ruang Pimpinan Dewan, Kamis (14/5/2020).

Pada rapat koordinasi yang dilaksanakan itu, para camat menyampaikan aspirasi mereka dalam penanganan covid-19 di tingkat kecamatan.

Bahkan sebagaian besar camat mengeluhkan anggaran terkait penanggulangan covid-19 selama ini.

• H-1 Jelang Penerapan PKM di Kota Denpasar, Begini Suasana Persiapan di Pos Induk Umanyar – Ubung

• Tingkat Kesembuhan Capai 100 Persen, Kini RSUD Klungkung Nihil Rawat Pasien Covid-19

• Kembali Terjerat Kasus Jual Beli Narkoba, Bambang Dituntut 17 Tahun Penjara

Salah satunya I Wayan Darma yang merupakan Camat Petang mengaku pihaknya sudah melaksanakan banyak kegiatan dalam penanganan covid-19.

Bahkan pada tahap awal dirinya sudah membentuk satgas termasuk posko gotong royong penanggulangan Covid-19.

“Saya sudah membuat satgas dari 16 Maret 2020 lalu. Bahkan saat membuat satgas kami belum mengetahui apa yang harus kami buat,” ujarnya kepada para pimpinan dewan.

Seiring waktu berjalan dan ada himbauan dari satgas kabupaten Badung, Provinsi dan Nasional pihaknya mengaku sudah melakukan penanggulangan seperti menyarankan masyarakat menggunakan masker dan penyemprotan disinfektan.

Kegiatan yang dilaksanakan itu pun akunya bekerja sama dengan anggota DPRD setempat atau Dapil Petang.

“Sudah kami lakukan kerja sama dengan dewan setempat, termasuk kami kordinasikan dengan tokoh masyarakat dan DPRD wakil petang,” bebernya.

Bahkan pihaknya mengaku, sebelum Badung membagikan masker secara serentak, masyarakat juga meminta masker.

Hanya saja saat itu satgas di Kecamatan Petang belum memiliki dana.

 “Sampai sekarang kami belum memiliki anggaran sama sekali untuk covid-19 ini di kecamatan,” bebernya.

• Istri Tak Mau Bangun Masak Sahur, Ditusuk Hingga Tewas, Malamnya Cekcok Minta Motor

• Tips Sehat, Ini 8 Jus Buah yang Ampuh Atasi Tekanan Darah Tinggi Anda

• Jepang Tergolong Sukses Tangani Pandemi Corona, Namun Sejumlah Tokoh Tidak Puas

Hal senada juga di sampaikan Camat Mengwi Nyoman Suhartana.

 Pihaknya mengatakan untuk dikecamatan mengwi pihaknya sampai mendata masyarakat yang masuk di Mengwi.

Saat pemeriksaan  seluruh satgas yang berjaga diwajibkan untuk memberikan data kepada Desa maupun lurah setempat untuk dilakukan pemeriksaan.

“Jadi jam 12 Kepala desa, sudah menerima data berapa warga luar yang masuk ke Mengwi. Sehingga kita bisa mengecek warga yang datang itu siapa. Bahkan kita sarankan untuk karantina mandiri kalau mereka warga mengwi yang datang dari luar kota,” katanya.

Penjagaan ketat itu pun dilakukan sebelum Badung melakukan adanya karantina.

“Beruntung sekarang sudah ada karantina dari pemerintah sehingga kita sekarang sudah dikarantina langsung,” akunya.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Badung I Putu Parwata mengakui para camat yang mengetahui wilayahnya harus diajak berkoordinasi mengenai masalah penanggulangan covid-19.

“Satgas yang dibentuk di setiap kecamatan merupakan jendral wilayah. Sehingga koordinasi camat dengan desa harus bagus. Karena camat pasti tahu betul apa yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Pihaknya juga menjelaskan saat ini pemerintah Kabupaten Badung, telah melakukan recofusing anggaran sesuai instruksi presiden.

Pemkab Badung sudah membentuk pola tepat sasaran sesuai instruksi pemerintah pusat.

“Badung recofusing sebesar Rp 274 miliar. Yang menjadi prioritas yakni kesehatan, ekonomi dan sosial yang melibatkan 8 OPD,” ungkapnya sembari mengatakan nantinya dana ini dikucurkan kepada masyarakat.

Anggaran Rp 274 miliar tersebut lanjut  Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini, sudah direalisasikan sebesar Rp 98 miliar.

Pihaknya pun ingin meminta penjelasan dari camat jumlah bantuan tunai maupun non tunai yang sudah dialokasikan ke masyarakat.

“Kalau sesuai laporan inspektorat yang sudah dicairkan yakni kesehatan Rp 8,2 miliar, BPBD Rp 20 juta, Diskominfo Rp 460 juta lebih, Satpol PP Rp 148 juta sedangkan Dinsos, DiskopUKM, dan  Disperinaker belum ada laporan,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, semua camat pun diminta melakukan aksi apa yang dibutuhkan masyarakat. Misal di puskesmas apakah semua sudah memiliki APD, jangan sampai yang perang tidak membawa senjata.

“Itu tolong dicek. Apa yang diperlukan satgas di kecamatan, langsung kordinasikan ke masing-masing OPD,” tegas Parwata.

Maka dari itu, kata Politisi asak Dalung, Kuta Utara koordinasi harus terus dilaksanakan. Agar seluruh program pemerintah benar-benar berjalan dengan baik di masyarakat.

“Ini kan harus ada parameternya. Kebijakan ini apakah sudah sesuai dengan instruksi pemerintah. Makanya kita harus lakukan koordinasi,” katanyan sembari meminta camat untuk lebih aktif di masyarakat dalam penanganan dampak dan pasca Covid-19 ini. (*)