Corona di Bali

Sanksi Bagi Pelanggar Diberlakukan Setelah Satu Minggu Pelaksanaan PKM

Bagi masyarakat yang tidak patuh bisa saja dijerat pasal hukum pidana akan tetapi, Kapolresta menegaskan hal itu adalah upaya terakhir.

Tribun Bali/Dwi Suputra
Grafis Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Kota Denpasar. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kapolresta Denpasar AKBP Jensen Avitus Panjaitan menegaskan sanksi baik administratif maupun adat baru akan diberikan kepada masyarakat yang tidak patuh setelah satu minggu pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

Untuk pekan awal pemberlakukan PKM petugas mengutamakan langkah persuasif dengan mengingatkan, mengimbau dan menyampaikan pesan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan saat meninjau langsung pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Pos Induk Umanyar - Ubung, Denpasar, Bali, pada Jumat (15/5/2020)

"Tahap awal satu minggu pertama ini kita tekankan untuk mengingatkan, mengimbau dan menyampaikan ke masyarakat agar lebih tertib dan disiplin dengan adanya perwali ini satu minggu kita gunakam sosialisasi," ujar Kapolresta.

Meski Kecewa, Momon Satu di Antara Warga yang Putar Balik Tetap Dukung PKM Kota Denpasar

Sanksi Bagi Pelanggar Diberlakukan Setelah Satu Minggu Pelaksanaan PKM

Avitus Jensen Panjaitan menyampaikan apabila tindakan administratif maupun sanksi adat dilaksanakan setelah satu minggu pelaksanaan awal ini supaya masyarakat yang tidak patuh dan melanggar mendapatkan rasa jera.

"Langkah ini tentunya sejalan dan tidak menyalahi peraturan hukum yang ada, kewenangan Pemkot Drnpasar, tujuannya untuk mendisiplinkan masyarakat, tindakan administrasi ada dan desa adat sanksi bagi warga secara adat agar memastikan perwali dilaksankan masyarakat," paparnya.

Bagi masyarakat yang tidak patuh bisa saja dijerat pasal hukum pidana akan tetapi, Kapolresta menegaskan hal itu adalah upaya terakhir.

"Secara pidana ada aturan hukum, masyarakat yang tidak patuh perundang-undangan, tetapi sebagaimana kepada masyatakat tindakan hukum adalah upaya terakhir kepolisian. Dengan adanya perwali diharapkan dengan adanya tindakan dan adat diharapkan bisa jera. Kalau hukum kan jelas mereka dikurung penjara, tapi itu adalah upaya terakhir," pungkasnya. 

PKM Tidak Sama dengan PSBB

Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, I Made Toya, Senin (11/5/2020) mengatakan PKM ini tak sama dengan PSBB.

Halaman
12
Penulis: Adrian Amurwonegoro
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved