KPK Awasi Penggunaan Dana Covid-19 di Bali

“Setiap proses pengadaan perlu meminta saran Inspektorat, BPKP, dan Kejaksaan sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk memastikan akuntabilitas prosesnya,” pesan Sugeng.

Dalam telekonferensi juga mengemuka bahwa, saat ini terdapat 2 kabupaten dengan tingkat transmisi lokal covid-19 yang cukup tinggi yaitu Kabupaten Buleleng 79 persen dan Kabupaten Bangli 65 persen.

Karantina desa dinilai masih sangat diperlukan.

Sehingga, relawan covid dari desa banyak bermunculan untuk menjaga akses keluar masuk selama 24 jam.

Tingkat ekonomi yang rata-rata rendah, membuat otoritas perlu mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan kepada relawan.

“Untuk Kabupaten Buleleng saja ada sekitar 5.000 orang relawan yang berasal dari 148 desa. Selain itu terdapat 19 kelurahan yang tidak memiliki dana desa maupun tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kami berharap untuk bisa ditambahkan jadi data non-DTKS,” Kata Sekda Kabupaten Buleleng Gede Suyasa

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Ari Dwikora Tono mengingatkan terkait transmisi lokal Covid-19 agar pemda tetap mengedepankan upaya pencegahan, sehingga mata rantai penyebaran virus dapat diputus dan meminimalisasi jatuhnya korban yang semakin banyak.

“Ini memang diperlukan sosialisasi, edukasi, pemahaman dan disiplin masyarakat agar patuh pada protokol kesehatan yang berlaku apabila ingin mengurangi tingkat transmisi lokal,” Kata Ari Dwikora.

Secara kumulatif realokasi anggaran seluruh pemda di Bali untuk penanganan Covid-19 berjumlah total Rp1,44 Triliun.

Terdiri atas Rp 308,2 Miliar atau 21 persen untuk belanja penanganan dampak ekonomi, sebesar Rp 537 Miliar atau 37 persen untuk jaring pengaman sosial.

Dan yang terbesar Rp599,5 Miliar atau 42 persen untuk belanja penanganan kesehatan. (*)