Corona di Bali

Kejaksaan Negeri Buleleng Kirim Administrasi P-18 Kasus Ngaben Desa Sudaji Buleleng

Kasus pengabenan Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali terus berlanjut.

Istimewa
Prosesi upacara pengabenan di Desa Sudaji, Buleleng, Jumat (1/5/2020) lalu. 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA – Kasus pengabenan Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali terus berlanjut.

Pihak kuasa hukum dari tersangka Gede S terus mendesak pihak kepolisian untuk segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3).

Sementara dari pihak Kejaksaan Negeri Buleleng, pada Selasa (2/6/2020) telah mengirim administrasi P-18 kepada pihak penyidik Polres Buleleng, yang artinya pihak Kejaksaan memberitahukan kepada penyidik Polres Buleleng jika ada kekurangan formil dan materil atas unsur pasal yang disangkakan kepada tersangka Gede S.

Seperti diketahui pihak penyidik Polres Buleleng mesangkakan tersangka Gede S dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun penjara serta denda Rp 100 juta.

7 Cara Mengatasi Batuk Kering dengan Bahan Alami, Bisa dengan Air Garam, Madu dan Uap

Kisah Pilu 4 Bersaudara Yatim Terpaksa Tinggal Berdesakan di Satu Kamar Kos di Bali, Gede Ungkap Ini

Jumlah Pekerja Bali yang Dirumahkan Capai 73.360 Orang dan Terkena PHK 2.616 Orang

Dihubungi melalui saluran telepon, Kepala Seksi Intelijen Kejari Buleleng, Anak Agung Ngurah Jayalantra mengatakan, pasal yang disangkakan oleh penyidik Polres Buleleng itu dinilai tidak memenuhi formil dan materill.

Namun demikian Kejaksaan nantinya akan memberikan petunjuk kepada penyidik Polres Buleleng agar unsur pasal yang disangkakan dapat terpenuhi, sehingg kasus bisa segera P-21.

“Pasal yang digunakan kan 14 ayat (1), tim dikejaksaan menilai unsur pasal yang disangkakan itu belum terpenuhi. Sehingga berkasnya kami kembalikan (P-18). Administrasi P-18 sudah dikirim ke penyidik Polres. Sementara petunjuk untuk penyidik, sedang dirumuskan oleh tim di Kejaksaan,” terang Jayalantra.

Sementara saat disinggung terkait adanya desakan dari pihak kuasa hukum, yang meminta agar kasus segera di hentikan, Jayalantra menyebut hal itu menjadi kewenangan Polres Buleleng.

“Jika petunjuk yang dibuat oleh tim di Kejaksaan sudah dipenuhi oleh penyidik, bisa P-21. Tapi kalau tidak dipenuhi, silahkan penyidik yang menyikapi apakah mau di SP3 kan. SP3 itu sikap penyidik,” jelasnya.

Kabag OPS Polres Buleleng, Kompol Anak Agung Wiranata Kusuma mengatakan, penerbitan SP3 bisa saja dilakukan oleh pihaknya, namun harus sesuai dengan fakta hukum yang ada di lapangan.

“Kami dari kepolisian tidak mau menerbitkan SP3 hanya karena adanya desakan tertentu. Peluang SP3 itu tetap ada. Kami masih menunggu dari Kejaksaan, seperti apa nanti petunjuknya. Kalau bisa dipenuhi, tentu akan kami penuhi sehingga kasus bisa tetap berlanjut,” jelas Kompol Wiranata.

Sementara Kuasa Hukum Gede S, yang juga sebagai Tim Hukum Berdikari Law Office, I Gede Pasek Suardika mengaku ingin mengajak Polres Buleleng untuk segera menghentikan kasus yang menjerat tersangka Gede S.

Sebab di daerah lain, pelaku yang melanggar protokol penanganan Covid-19 tidak sampai diproses hukum.

“Kami memohon dikeluarkan saja SP3. Tapi kalau tidak diterbitkan, akan kami tangani secara profesional sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Saya harap bukan karena kasus ini viral sehingga dijadikan sebagai dasar hukum,” katanya. (*)

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved