Kapolres Gianyar Sosialisasikan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009

Kapolres Gianyar AKBP I Dewa Made Adnyana melakukan sosialisasi Perkap Nomor 1 Tahun 2009

Polres Gianyar
Kapolres Gianyar AKBP I Dewa Made Adnyana menjelaskan tujuan dilakukan sosialisasi Perkap Nomor 1 Tahun 2009 adalah membentuk sosok Polri yang humanis, berwibawa dan profesional, khususnya dalam pelayanan unjuk rasa, di Lapangan Apel Polres Gianyar, Gianyar, Bali, Rabu (10/6/2020) kemarin. 

Laporan wartawan Tribun Bali, I Nyoman Mahayasa

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Kapolres Gianyar AKBP I Dewa Made Adnyana menjelaskan tujuan dilakukan sosialisasi Perkap Nomor 1 Tahun 2009 adalah membentuk sosok Polri yang humanis, berwibawa dan profesional, khususnya dalam pelayanan unjuk rasa, di Lapangan Apel Polres Gianyar, Gianyar, Bali, Rabu (10/6/2020) kemarin.

Meskipun Polri sering dihujat/dibenci, namun tugas tetap tidak bisa diabaikan dan harus memberikan pelayanan yang baik, sesuai tolak ukur keberhasilan Polri, yakni bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Ketika petugas kepolisian melakukan tindakan kekerasan sering menjadi sorotan dan topik hangat di masyarakat, dan jika terjadi korban kekerasan sering kali luput dari perhatian dan terabaikan.

Untuk menekan terjadinya tindakan tersebut, personel Polres Gianyar harus paham Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

“Tindakan ini terukur, mempunyai standar dan dapat dipertanggungjawabkan, ungkap Kapolres Gianyar.

Adapun penggunaan kekuatan yang dimaksud, dalam Bab I, pasal 3, prinsip- prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku, nesesitas, yang berarti penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi, proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara sehimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan, kewajiban umum, yang berarti anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum, preventif, yang berarti tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan dan masuk akal (reasonable), yang berarti tindakan kepolisian diambil dengan menpertimbangan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

“Dengan mengacu pada prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Polri dalam melaksanakan tugasnya berupa penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus mempedomani 6 prinsip tersebut," ungkapnya.

Kapolres mengharapkan dengan adanya Perkap ini akan semakin memudahkan personel Polres Gianyar menunaikan tugasnya memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.

(*)

Penulis: I Nyoman Mahayasa
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved