Anggaran Pokir Dewan Badung Terpangkas, Anggaran Pemeliharaan LPJU Pun Minim

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Anggaran jaring aspirasi masyarakat atau pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Badung, di dinas perhubungan kena pangkas.

Alhasil, anggaran yang digunakan untuk pengadaan lampu penerangan jalan pun tidak bisa terealisasi.

Anggaran Pokir tersebut merupakan dana yang telah dianggarkan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang kini terkena rasionalisasi yang difokuskan pada penanganan Covid-19.

Kepala Dinas Perhubungan A.A Ngr Rai Yuda Dharma yang membidangi masalah lampu penerangan jalan itu tak menampik adanya rasionalisasi.

Padahal anggaran yang telah disepakati dalam APBD 2020 sebesar Rp 59.883.000.000.

• 2 Rumah Warga Rusak Tertimpa Badan Pesawat Tempur TNI Jatuh, Kepala Desa Sebut Tidak Ada Korban Jiwa

• Dipanggil ke DPD I Golkar Bali, Suyasa Jelaskan Soal Hubungan dengan Team Hercules ke Sugawa Korry

• Ketua DPRD Buleleng dan Sejumlah Staf Jalani Tes Swab 

Namun akibat kondisi keuangan yang menurun akibat Covid-19 terjadi pergeseran ataupun rasionalisasi sebesar Rp 25 miliar.

Dengan adanya rasionalisasi, anggaran pun sebutnya masih tersisa masih Rp 34 miliar lebih, sehingga program yang memang mengakomodasi pokir-pokir anggota DPRD Badung, belum bisa direalisasikan.

"Kami mohon maaf, karena sebelumnya sudah terakomodir sesuai usulan anggota dewan, kami akan upayakan memasang kembali di 2021," ungkap Yuda Dharma, Senin (15/6/2020).

Menurutnya, pengadaan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) dalam program prasarana perhubungan awalnya dipasang Rp 27 miliar lebih.

Namun, tersisa Rp 9 miliar lebih setelah terasionalisasi sebesar Rp 18 miliar lebih.

Dana ini awalnya diperuntukan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan ruas jalan strategis di masing-masing kecamatan.

• Bupati Suwirta Terenyuh, Melihat Warga Miskin yang Tercecer Belum Menerima Bantuan

• Mengaku Hanya sebagai Tukang Tempel, Indra Dituntut 14 Tahun Penjara karena Miliki 102,52 Gram Sabu 

• Ketergantungan Bali pada Sektor Pariwisata Tinggi, Koster Ajak Serius Bangun Industri dan Pertanian

"Kami sudah melakukan survei dan penyusunan DID tiba-tiba Covid -19, jadi maaf dan mohon dimaklumi ini harus dirasionalisasi," tegasnya kembali.

Sementara kata Yuda Dharma yang masih diberikan adalah pemeliharaan lampu penerangan jalan untuk 12 ribu titik dengan dana sekitar Rp 700 juta.

Dana itu pun sudah diajukan baru direkomendasi Rp 500 juta.

Hal serupa juga dialami Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung. Menurut A.A. Ngurah Bayu Kumara Putra, selaku Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pihaknya mengalami rasionalisasi anggaran sebesar 70 persen.

"Sebelum refocusing, Perkim dapat anggaran Rp 67 miliar lebih, namun setelah refocusing menjadi Rp 19 miliar jadi ada pengurangan 48 miliar atau 70 persennya dari, sehingga mohon maaf usulan (Pokir) jalan lingkungan hampir semuanya hangus,"ujarnya.

• Permudah Aksesibilitas Energi, Pertamina Hadirkan 7 Titik Baru Pertashop di Jawa Timur dan Bali

• Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi Denpasar Dibuka Hari Ini

Jajaran wakil rakyat di DPRD Badung pun tak mampu berbuat banyak mendengar adanya pemangkasan program yang diusulkan legislator.

Pihaknya menerima kondisi ini dengan ikhlas lantaran memang karena dampak dari Covid-19 yang mematikan sumber pendapatan utama Badung.

"Yang terakhir (pemangkasan Pokir) membuat kami klepek-klepek, tapi ya... teman-teman kan sudah mendengarkan program strategis kita kena rasionalisasi karena Covid-19. Saya kira itu tidak perlu ditanyakan karena sudah jelas,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Badung Anom Gumanti.

Politisi asal Kuta ini justru prihatin melihat dana pemeliharaan LPJ hanya Rp 500 juta dalam setahun. Sedangkan, Dinas Perhubungan harus menanggani ribuan titik LPJ. (*)