Corona di Bali

Ikuti Arahan Provinsi, Pemkab Buleleng Cabut Subsidi Rapid Test untuk Pelaku Perjalanan Luar Daerah

Sekda Buleleng, juga sebagai Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng, Gede Suyasa mengatakan, Pemprov Bali

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Sekda Buleleng, Gede Suyasa 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA  –  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng kini tidak lagi mensubsidi rapid test untuk pelaku perjalanan ke luar daerah.

Hal ini mengikuti surat edaran (SE) dari Provinsi Bali yang berlaku per Kamis  (18/6/2020).

Sekda Buleleng,  juga sebagai Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng, Gede Suyasa mengatakan,  Pemprov Bali mengeluarkan kebijakan ini sebagai upaya untuk mendisiplinkan para pelaku  perjalanan ke luar daerah.

“Dengan adanya surat edaran dari provinsi yang menghentikan rapid test gratis bagi pelaku perjalanan ke luar daerah, kami di Kabupaten tentu mengikuti surat edaran tersebut. Kami tidak mungkin melakukan kebijakan yang bertentangan dengan keputusan Pemprov Bali,” terangnya.

Pencairan Insentif bagi Pekerja Formal Sektor Pariwisata & Sektor Lain di Badung Dilakukan Bertahap

Pihak RSUD Klungkung Ngaku Kesulitan Klaim Biaya Perawatan Pasien Covid-19 ke Kemenkes

21 Juni 2020 Akan Terjadi Fenomena Gerhana Matahari Cincin, Berikut Tips Aman untuk Melihatnya

Suyasa menyebut, mulai Selasa (23/6/2020) pos sekat yang dibangun di dua pintu masuk Buleleng, yakni di Labuan Lalang, Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak dan di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula mulai beroperasi.

Artinya, masyarakat yang masuk di wilayah tersebut wajib menunjukan surat keterangan hasil  rapid test.

Bila tidak membawa surat keterangan tersebut, maka pelaku perjalanan akan dirapid test oleh Gugus Tugas yang bertugas di kedua pos sekat itu.

 Rapid Test yang dilakukan praktis berbayar, mengikuti  SE dari Pemprov Bali.

 “Misalnya sopir barang saat masuk ke Buleleng tidak membawa surat rapid test, jadi mereka praktis di rapid test oleh petugas kami. Kalau hasilnya reaktif dan pelaku perjalanan itu warga Buleleng, maka akan langsung diisolasi di RS Giri Emas. Kalau pelaku perjalanan itu bukan warga Buleleng, kami akan menghubungi pemerintah daerah yang bersangkutan agar ditangani sendiri. Kalau mereka tidak mau di rapid test, ya tidak boleh masuk ke Buleleng,” kata Suyasa.

Disinggung terkait tarif rapid test, Suyasa mengaku saat ini masih diperhitungkan oleh Dinas Kesehatan Buleleng.

Halaman
12
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved