PAD 2019 Buleleng Tidak Mencapai Target Disoroti Fraksi Golkar
Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buleleng tahun anggaran 2019, mendapatkan sorotan dari Fraksi Golkar
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani | Editor: Irma Budiarti
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2019, mendapatkan sorotan dari Fraksi Golkar, dalam Rapat Paripurna, yang diselenggarakan di Kantor DPRD Buleleng, Buleleng, Bali, Rabu (1/7/2020).
Hal ini bahkan dituding sudah sering terjadi.
Juru Bicara Fraksi Golkar, I Ketut Patra mengatakan, pada tahun anggaran 2019, Pemkab Buleleng sebelumnya memasang target PAD sebesar Rp 444,11 miliar lebih.
Namun dalam realisasinya hanya tercapai Rp 365,59 miliar atau sekitar 82.3 persen.
Ia pun menyebut tidak tercapainya target PAD ini sudah sering kali terjadi.
Padahal sebelum memasang target, sudah melalui pembahasan berlapis-lapis hingga ke unsur kebocorannya.
Fraksi Golkar pun menyebut sudah sering mempertanyakan kondisi ini, namun Pemkab Buleleng selalu berdalih jika situasi ekonomi yang kurang baik.
Oleh karena itu, Patra menyarankan kepada Pemkab Buleleng agar di masa yang akan datang menghitung PAD secara cermat.
"Ketidak tercapaiannya sampai 17,68 persen, tetap menjadi tanda tanya besar karena bisa berpengaruh terhadap belanja daerah dan program pengeluaran yang lain," katanya.
Sementara Sekda Buleleng, Gede Suyasa yang ditemui seusai menghadiri Rapat Paripurna tidak menampik jika PAD 2019 tidak mencapai target.
Namun jika dilihat dari angka absolut, sejatinya terjadi peningkatan.
Dimana pada 2018 lalu, PAD Buleleng sebesar Rp 336 miliar, sementara pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp 30 miliar, atau menjadi Rp 365 Miliar.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng ini menyebut, tidak tercapainya target PAD 2019 salah satunya disebabkan oleh menurunkan pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BLUD) RSUD Buleleng.
Hal ini terjadi karena imbas kebijakan pusat, terkait sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan, yang membuat RSUD Buleleng menjadi sepi pengunjung, khususnya di bagian Poliklinik.
"Ada ketentuan dari pusat, sebelum ke RSUD harus lewat rumah sakit tipe C dulu, kalau tidak tertangani baru ke RSUD. Inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan. Tapi jangan dilupakan juga, pendapatan mutlak yang kami raih meningkat dari sebelumnya. Pendapatan yang bersumber dari PBB yang dulu sempat dikhawatirkan, justru sudah mendekati 100 persen pencapaiannya," terangnya.
(*)
