Kontroversi Pajak Sepeda, Perlukah?

Jumlah ini hampir mencapai 86 persen dari total proyeksi penduduk Bali pada tahun yang sama, pertanda bahwa saat ini kendaraan sepeda motor masih menjadi primadona moda transportasi utama di Bali.

Selain itu pilihan bersepeda masyarakat Bali nampaknya cenderung masih pada tataran hobi.

Banyak dari mereka yang memanfaatkan sepeda sebagai kegiatan produktif selama masa pandemi selain dirumah saja.

Berkeliling taman kota selama car free day dengan harapan menjaga kesehatan tubuh agar tetap bugar.

Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri mungkin saja ada kelompok pesepeda yang benar-benar mengandalkan sepeda untuk moda transportasi utama namun jumlahnya diperkirakan masih relatif sedikit.

Terlepas dari isu memajaki sepeda, beberapa negara di dunia justru lebih memilih untuk mempromosikan moda transportasi dengan sepeda sebagai pilihan ramah lingkungan.

Pada tatanan era hidup baru gaya hidup bersepeda berpeluang meningkat seiring dengan imbauan untuk tetap menjaga kesehatan dan jarak.

Dikutip dari BBC, pemerintah Prancis mendorong warganya untuk bersepeda dan menyediakan insentif dengan skema subsidi total senilai 20 juta euro.

Upaya ini dilakukan sebagai  usaha untuk menekan polusi.

Belanda sebagai negeri seribu sepeda menyiapkan insentif berdasarkan kilometer yang ditempuh.

Dikutip dari World Economic Forum, pesepeda di Belanda akan diberikan kompensasi pajak sebesar USD 0,22 per kilometer jarak yang ditempuh.

Australia mengembangkan program Ride2School untuk mempromosikan pola hidup sehat dengan berkendaraan aktif sejak dini bagi para siswa untuk menghindari obesitas.

Ada sebanyak 3000 sekolah yang menerapkan program ini.

Bagaimana jika pesepeda justru dikenakan pajak? Apalagi di masa pandemi? Ingat, saat ini kesehatan adalah prioritas utama bukan yang lain.

Pajak sepeda bukan merupakan instrumen kebijakan yang tepat saat ini.